DetikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Rabu 10 April 2019, 14:10 WIB

Kolom

Ge(le)gar Teknologi Finansial

Haryo Kuncoro - detikNews
Ge(le)gar Teknologi Finansial Ilustrasi: Nadia Permatasari/Infografis
Jakarta -

Teknologi finansial (financial technology/fintech) terus menjadi perbincangan. Belum reda isu rentenir online, perhatian kini terfokus pada tingginya kredit bermasalah (non performing loan/NPL). Rasio NPL untuk tenggat peminjaman di atas 90 hari, misalnya, per Februari 2019 berada di level 3,18 persen, melejit dibandingkan periode Januari yang "hanya" 1,28 persen.

Kredit dengan jangka waktu yang lebih pendek sepertinya tidak mengubah simpulan awal. Rasio pinjaman tidak lancar untuk jangka peminjaman 30 hari hingga 90 hari pada periode yang sama sebesar 3,17 persen. Kedua angka di atas tetap saja masih lebih tinggi dari rasio NPL bruto pada perbankan "manual", yakni 2,59 persen.

Celakanya lagi, angka NPL tersebut hanya dihitung dari teknologi finansial resmi yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Apabila memperhitungkan semua teknologi finansial yang beroperasi, angka NPL niscaya lebih besar lagi.

Secara teoretis, angka NPL teknologi finansial semestinya bisa jauh lebih rendah. Teknologi finansial menyediakan pinjaman peer-to-peer (P2P) yang menghubungkan pemilik dana dengan nasabah. Pemilik dana paham betul sosok nasabah yang akan meminjam uang layaknya pinjam-meminjam uang antarindividu.

Kemudahan yang ditawarkan teknologi finansial membuat nasabah secara personal bisa bertransaksi utang-piutang tanpa agunan. Kecepatan proses pembiayaan (cukup melalui telepon genggam) adalah keunggulan lain yang ditawarkan teknologi finansial dibanding perbankan fisik pada umumnya. Dengan beberapa kelebihan ini, pinjaman P2P terbukti mampu "menolong" masyarakat kalangan menengah ke bawah untuk mendapatkan pinjaman secara cepat.

Pembiayaan outstanding teknologi finansial mencapai Rp 7,05 triliun per akhir Februari, melonjak 7 kali lipat dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Namun, di balik "kecanggihan" teknologi finansial termaktub pula risiko yang tinggi. Format pinjaman P2P tampaknya cuma sebatas atribut alih-alih relasional. Buktinya, perusahaan platform gagal menagih utang lantaran keberadaan nasabah tidak terjangkau, sehingga ongkos penagihan lebih besar ketimbang nominal utang yang diberikan.

Kenaikan NPL industri teknologi finansial juga disebabkan banyaknya pemain baru dan marketplace. Sebagai mediator, teknologi finansial membebankan risiko debitur sepenuhnya kepada kreditur. Model bisnis yang tipikal menggeserkan risiko (risk shifting) alih-alih berbagi risiko (risk sharing) dengan sendirinya mengundang kredit seret.

Probabilitas kredit seret kian besar menyusul regulasi OJK yang membatasi akses data pribadi peminjam. Penyelenggara teknologi finansial P2P hanya bisa mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi ponsel pintar milik calon peminjam dan calon pemberi pinjaman yang tentunya sangat mempengaruhi objektivitas penilaian kelayakan kredit.

Kondisi di atas diperparah oleh kenyataan sampai saat ini Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) yang menaungi teknologi finansial belum memiliki ambang batas NPL yang dianggap "wajar". Sementara besaran NPL bruto untuk perbankan fisik disepakati di level 3 persen, ancer-ancer NPL kotor untuk teknologi finansial yang normal diklaim tidak lebih dari 2 persen.

Angka manapun yang hendak dirujuk, pelaku usaha teknologi finansial tetap harus memitigasi risiko kredit macet. Langkah awalnya adalah membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). Hal ini sangat relevan mengingat aturan OJK melarang teknologi finansial menghapus buku (write off) pinjaman macet. Artinya, kredit macet teknologi finansial tidak bisa 'dijual' kepada pihak ketiga.

Dengan alur logika ini pula, asosiasi teknologi finansial perlu menyusun sistem yang memungkinkan pelaku usaha dapat saling bertukar informasi perihal profil debitur. Sistem ini bisa mengadopsi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) di dunia perbankan. Dengan layanan ini, satu perusahaan teknologi finansial akan terhindar dari nasabah bermasalah sebagaimana dialami sebelumnya oleh penyedia jasa teknologi finansial lain.

Alhasil, tingginya suku bunga serta NPL teknologi finansial sejatinya merupakan akumulasi permasalahan yang ada. Pokok persoalannya adalah gelegar teknologi finansial masih dianggap sebagai "produk" alih-alih sebagai "sarana transaksi" keuangan.

Orientasi sebagai "produk" membuka peluang pelaku usaha untuk menjual teknologi finansial dengan harga tinggi. Sebaliknya, orientasi teknologi finansial sebagai "sarana transaksi" justru akan membuat pelaku usaha untuk senantiasa mengedepankan efisiensi sebagai nilai jualnya.

Kerancuan antara "sarana transaksi" dan "produk" menyebabkan regulasi terhadap teknologi finansial yang berlaku saat ini dianggap kurang kuat. Peraturan OJK No. 77/2016 hanya mengatur pengawasan penyelenggaraan P2P yang berstatus terdaftar atau berizin, sehingga belum mampu menjangkau kinerja teknologi finansial sampai pada level operasional apalagi sampai ada penindakan.

Oleh karenanya, penyelenggara teknologi finansial mutlak harus didudukkan sebagai lembaga keuangan yang wajib memenuhi persyaratan yuridis-formal. Dengan landasan hukum yang lebih kokoh, OJK bisa ikut campur dalam tata kelola jasa teknologi finansial. Merujuk pada perbankan umum, misalnya, OJK bisa melakukan intervensi dengan menetapkan persyaratan kepemilikan dana, peminjam, dan prosedur peminjaman.

Jika persyaratan yuridis-formal masih dipandang sebagai kendala, sinergi kolaboratif antara perbankan manual dengan perusahaan jasa teknologi finansial agaknya menjadi solusi yang kompromistik. Integrasi keduanya (melalui merger atau akuisisi) adalah opsi yang paling menguntungkan, setidaknya untuk saat ini.

Dari sisi permintaan, upaya menekan NPL teknologi finansial menghendaki kedalaman pemahaman konsumen atas konsekuensi yang ditimbulkan dari setiap perjanjian keuangan. Semua nasabah niscaya sudah melek teknologi informasi. Tetapi, tidak semua nasabah memiliki bekal kecukupan literasi keuangan.

Dalam perspektif yang lebih luas, banyaknya kasus yang terjadi pada teknologi finansial adalah potret kecil dari "gegar teknologi". Kenyamanan yang ditawarkan kemajuan teknologi tidak sepadan dengan perubahan mental dan intelektual yang termanifestasi pada sikap dan perilaku penggunanya.

Mumpung masih dalam tahap perkembangan, industri jasa teknologi finansial perlu disediakan ekosistem yang kondusif agar mampu berperan lebih besar dalam perekonomian nasional. Hal ini krusial mengingat industri jasa teknologi finansial dengan beberapa sub-industri turunannya diklaim sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru.

Sebaliknya, tanpa regulasi yang tegas dan upaya yang antisipatif, teknologi finansial dengan NPL-nya yang tinggi akan menjadi bola liar yang mengganggu sendi-sendi perekonomian. Bukankah krisis ekonomi 1997/1998 dan 2008 dimulai dari riak-riak kecil di sektor keuangan?

Haryo Kuncoro Direktur Riset SEEBI (the Socio-Economic & Educational Business Institute) Jakarta


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed