detikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Senin 25 Maret 2019, 15:00 WIB

Kolom

Pemilu, Sejarah Siapa?

Anicetus Windarto - detikNews
Pemilu, Sejarah Siapa? Poster-poster Pemilu 1955 (Foto: Wikimedia Commons)
Jakarta -

Pemilu 1955 itu luar biasa. Itu pemilihan pertama dalam suatu negara baru. ~Daniel S. Lev, Membangun Republik (2017)

Pernyataan di atas merupakan sebuah apresiasi sejarah terhadap Republik Indonesia (RI) yang baru berumur 5 tahun (1945-1955), namun sudah dapat menyelenggarakan suatu perhelatan politik yang amat penting dan menentukan. Penting untuk diketahui bahwa sejak diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, RI masih sibuk mencari bentuk dan gaya pemerintahan yang tepat. Masuk akal jika Bung Karno (BK) sebagai presiden pertama RI berupaya keras untuk mengatur tidak hanya kalangan elite sipil yang ada dalam beragam partai dan kabinetnya, tetapi juga para elite tentara.

Namun, tidak semudah membalikkan telapak tangan, BK cukup kewalahan dalam menghadapi sepak terjang kaum elite, terutama dari pihak pimpinan tentara. Peristiwa 17 Oktober 1952 adalah saksi sejarah yang menunjukkan bahwa elite tentara juga punya kepentingan, perasaan, dan pikiran politik. Sebuah peristiwa yang tergolong sebagai aksi/tindakan "makar" karena saat itu sepasukan tentara dari Angkatan Darat di bawah komando A.H. Nasution telah mengarahkan moncong tank ke Istana Presiden.

Sebagai pihak yang punya sumbangsih besar terhadap berdirinya RI, wajar jika para elite tentara merasa mampu untuk memimpin negara baru ini. Meski belum berpengalaman, baik secara diplomatis maupun akademis, kalangan elite yang lebih muda dari para pemimpin sipil seperti BK atau Bung Hatta justru berpandangan bahwa elite sipil tidak bisa apa-apa. Atau, yang paling jelas, mereka tidak bisa memimpin dengan disiplin dan tegas karena dianggap terlalu banyak omong dengan ide-ide yang seolah-olah berperikemanusiaan.

Dengan pandangan itu, elite tentara menolak untuk sekadar ditempatkan sebagai barisan penjaga "keamanan dan ketertiban" yang hanya mengurusi masalah pemberontakan demi pemberontakan. Mereka menuntut peran yang lebih menantang untuk dapat berkompetisi di panggung politik bersama-sama dengan para elite sipil. Itulah mengapa sesudah Peristiwa 17 Oktober 1952 para pemimpin tentara tetap bersikeras untuk tidak menerima pengangkatan Bambang Utoyo sebagai KASAD baru yang menggantikan Nasution. Di sinilah awal mula krisis yang membawa RI ke sistem Demokrasi Terpimpin lantaran sistem parlementer akhirnya dibubarkan.

Di bawah kondisi politik di atas, Pemilu 1955 diselenggarakan. Pemilu pertama yang menentukan arah dan tujuan RI adalah untuk memilih anggota parlemen (DPR) pada 29 September dan anggota Konstituante pada 15 Desember. Jumlah partai yang ikut serta sebanyak 172. Jumlah kursi yang diperebut adalah 260 untuk anggota DPR dan 520 untuk anggota Konstituante. Hasilnya, PNI mendapat 57 kursi DPR dan 112 kursi Konstituante (22,3%), Masyumi memperoleh 57 kursi DPR dan 112 kursi Konstituante (20,9%), Nahdatul Ulama meraih 45 kursi DPR dan 91 kursi Konstituante (18,4%), PKI mencatat 39 kursi DPR dan 80 kursi Konstituante (16,4%), dan Partai Syarikat Islam Indonesia 2,89%.

Yang menarik bahwa pemilih yang datang ke tempat pemungutan suara sebesar 91% untuk memilih anggota DPR dan 89% untuk memilih anggota Konstituante. Para pemilih yang adalah rakyat Indonesia seakan-akan tahu betul apa yang akan dipilihnya. Tak heran, meski PNI yang dikenal sebagai partai para priyayi tetap meraih suara terbanyak, namun tak sedikit pula yang memilih PKI, Masyumi, atau NU. Jadi, senada dengan yang dinyatakan Lev di atas, ini adalah pemilu yang paling bebas. Bukan saja lantaran rakyat dapat memilih tanpa tekanan, gangguan, apalagi ancaman, tetapi bahwa omong kosong jika dikatakan Indonesia tidak memiliki kebudayaan yang mampu menyokong pemilu, menyokong Republik, dan menyokong demokrasi.

Masalahnya adalah cita-cita membangun Republik yang telah dirintis dalam pemilu pertama lepas kontrol dari rakyat Indonesia. Dengan kata lain, dalam pemilu-pemilu berikutnya lembaga-lembaga pemerintahlah yang memegang kendali luar biasa terhadapnya. Pada Pemilu Daerah 1957 misalnya, jelas sekali betapa partai-partai yang semula adalah jajaran elite sipil yang berpendidikan dan sangat terbuka, setelah melihat hasil Pemilu 1955, mereka menjadi was-was dan khawatir terutama terhadap elite partai lain yang jauh lebih muda, cakap berorganisasi, dan sangat bersih alias anti korupsi.

Terutama terhadap PKI, partai-partai kawakan seperti PNI, Masyumi, NU, bahkan Partai Katolik dan Partai Kristen, tampak mulai ketakutan. Maka, sesudah tahun 1957-1958, demi menyelamatkan karier politiknya, mereka mendekati BK dan memandang tentara justru sebagai savior, atau semacam benteng terhadap PKI. Hal inilah yang mengakibatkan perhatian para elite partai menjadi terpecah dalam konflik yang ujung-ujungnya berbau SARA dan bermuara pada kekerasan.

Ironisnya, kekerasan yang membuat orang takut justru menjadi semakin efektif dan operatif ketika partisipasi rakyat dalam pemilu semakin dipersempit. Buktinya, sejak Demokrasi Terpimpin diterapkan sesudah 1959, keadaan semakin kacau. Timbullah semacam street violence yang menghalalkan orang untuk main politik dengan saling pukul dan bunuh-membunuh. Apalagi sesudah Orde Baru, ratusan ribu orang mati dalam sistem politik yang dibuat sangat efisien, namun justru menimbulkan chaos di mana-mana. Karena di situ semua orang terpaksa mencari nafkahnya sendiri, meski ada aturan yang membuat segalanya menjadi sangat operatif.

Kini, sesudah lebih dari 60 tahun pemilu pertama berlalu, apakah pemilu yang akan diselenggarakan pada 2019 ini masih dapat diharapkan sebagai, mengutip pendapat BK, "penyambung lidah rakyat"? Jika ditengok pada pengalaman pemilu, khususnya Pilkada DKI Jakarta 2017 silam, cukup jelas bahwa suasana politik yang tercipta adalah lebih membuat orang menjadi lebih fanatis dan/atau radikalis, bahkan tak jarang malah apatis dan/atau diplomatis, daripada nasionalis.

Padahal untuk membuat pemilu yang mampu mengajak dan meyakinkan orang agar memilih sesuai dengan cita-cita para pembangun Republik diperlukan suatu sistem politik yang betul-betul bisa dikontrol. Dengan kata lain, lembaga-lembaga yang saat ini hanya dimiliki pemerintah saja tidak bisa tidak perlu dipegang atau dikendalikan oleh rakyat Indonesia lagi. Sebab Republik yang baik itu sangat tergantung pada lembaga-lembaga, termasuk tentara, yang dapat dikontrol.

A. Windarto peneliti di Lembaga Studi Realino, Sanata Dharma, Yogyakarta


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com