DetikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Jumat 09 November 2018, 11:27 WIB

Kolom

Meningkatkan Kualitas Implementasi Kebijakan Publik

Novi Prawitasari - detikNews
Meningkatkan Kualitas Implementasi Kebijakan Publik
Jakarta -

Perumusan, penyusunan, hingga pelaksanaan kebijakan publik merupakan tanggung jawab instansi pemerintah, baik daerah maupun pusat. Pemerintah dituntut untuk dapat menghasilkan kebijakan yang tidak bertentangan atau tumpang tindih dengan aturan lain sehingga menjadi rancu. Namun, pada kenyataannya dalam ranking yang dikeluarkan oleh Worldwide Governance Indicators, kualitas kebijakan Indonesia termasuk rendah untuk Kawasan Asia Tenggara, yaitu 51.9, di bawah Filipina (55.8), Thailand (59.6), ataupun Malaysia (74.5). Hal ini menandakan bahwa kebijakan yang dihasilkan perlu pembenahan dalam prosesnya, salah satunya dalam hal implementasi kebijakan.

Menurut T. B. Smith, ketika sebuah kebijakan telah dibuat, harus diimplementasikan dan hasilnya sedapat mungkin sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan (Nakamura dan Smallwood, 1980: 2). Implementasi kebijakan yang gagal salah satu penyebabnya karena tidak terimplementasikan. Hal ini dapat terjadi karena tidak sesuai rencana, atau pembuatnya tidak menguasai permasalahan. Oleh karena itu, para aktor yang terlibat sebagai pelaksana kebijakan harus dapat meningkatkan koordinasi untuk menyepakati arah kebijakan yang dikehendaki. Sehingga, implementasi dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan tidak menjadi kebijakan bermasalah di kemudian hari.

Kebijakan-kebijakan bermasalah di Indonesia termuat dalam daftar yang dikeluarkan oleh Kemendagri, yaitu daftar Perda/Perkada dan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang Dibatalkan/Revisi. Daftar ini memperlihatkan bahwa dalam rentang waktu 2001-2016 terdapat 3.143 kebijakan yang dibatalkan atau direvisi oleh Kemendagri. Jika dirinci, dari lima provinsi di Kalimantan terdapat 209 kebijakan yang dibatalkan/revisi. Hal ini merupakan "pembakaran" anggaran, yang besarnya ratusan miliar dan berdampak pada program dan kegiatan daerah. Sebuah pemborosan anggaran yang berakhir sia- sia.

Menjadi Sorotan

Salah satu kebijakan yang menjadi sorotan beberapa waktu yang lalu adalah mengenai penerapan Biodiesel B20, yaitu pencampuran solar dengan Crude Palm Oil (CPO). Kebijakan ini menimbulkan pertentangan antara lain dari Organisasi Angkutan Darat (Organda) dan Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) yang merasakan dampak dari kebijakan tersebut. Wakil Ketua Umum Aptrindo menjelaskan bahwa kendaraan truk akan memerlukan alat pemisah air (water separator) untuk dapat mengkonsumsi solar B20 ini, sedangkan sebagian besar truk belum memiliki alat tersebut. Selain itu, harga CPO yang berada di kisaran Rp 8.000 hingga Rp 9.000 dikhawatirkan akan menambah beban subsidi negara jika dicampur dengan solar subsidi yang hanya Rp 5.150.

Dari kenyataan tentang penerapan kebijakan tersebut, masalah yang seringkali muncul ketika implementasi kebijakan adalah belum adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah seolah-olah mengambil keputusan dengan penerapan kebijakan sebelah pihak. Padahal pemerintah seharusnya tidak perlu terburu-buru dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan publik. Uji coba lapangan sangatlah penting, misalanya sampling yang diambil juga harus ditentukan dengan saksama, memperhatikan wilayah, jarak, dan media yang digunakan. Sehingga, kebijakan yang dibuat memang benar- benar kebijakan yang merupakan solusi dari persoalan- persoalan yang dibutuhkan dan diharapkan oleh masyarakat.

Apabila ditarik lebih jauh, implementasi yang rawan pertentangan seperti itu dapat dihindari jika dari proses pembuatannya melibatkan seorang analis kebijakan. Analis kebijakan berperan sebagai "pembisik" kebijakan setiap kali pemerintah akan mengambil keputusan kebijakan. Baik itu kebijakan yang mengatur tentang masalah sosial, ekonomi, agama, maupun budaya di dalam masyarakat. Dalam sebuah acara, Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI menyampaikan bahwa seorang analis kebijakan harus mampu memainkan peran dengan menyodorkan alternatif pilihan kebijakan kepada para pemangku kepentingan. Alternatif pilihan kebijakan yang disodorkan pun harus didasarkan pada kajian ilmiah dan data dukung di lapangan.

Namun, sayangnya jumah analis kebijakan di Indonesia masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah kebijakan yang dihasilkan pemerintah. Data dari Pusat Pembinaan Analisis Kebijakan (Pusaka) LAN, sampai dengan September 2018 baru ada 172 oang analis kebijakan di Indonesia. Jumlah ini tentu sangat sedikit mengingat bahwa persebaran analis kebijakan ini tidaklah merata di seluruh Indonesia. Artinya, belum seluruh provinsi di Indonesia memiliki seorang analis kebijakan. Contohnya di Kalimantan, dari lima provinsi yang ada hanya dua yang memiliki analis kebijakan, yaitu Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Lebih mencengangkan lagi, ternyata dari dua orang analis kebijakan tersebut belum ada yang mendapatkan diklat analis kebijakan. Terutama diklat yang diselenggarakan oleh LAN sebagai instansi pembina analis kebijakan.

Meningkatkan Kualitas

Sekurang-kurangnya ada dua saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan kualitas implementasi kebijakan yang dihasilkan. Pertama, penguatan sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang menjadi pelaksana kebijakan harus mempunyai kemampuan untuk menguasai kebijakan yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Hal ini agar masyarakat tidak bingung dan dapat memahami kebijakan baru yang akan diterapkan, sehingga tidak timbul kekecewaan di kemudian hari.

Kedua, penguatan tujuan pembuatan kebijakan. Ketika kebijakan disusun, bisa saja ada aktor-aktor yang memiliki tujuan, baik untuk kepentingan kelompok maupun kepentingan pribadi. Sehingga, terjadi tarik-menarik kepentingan di dalamnya, dan akhirnya kebijakan yang dibuat bukan untuk kebermanfaatan masyarakat luas, namun hanya untuk kalangan tertentu. Oleh karenanya, penting untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut selaras dengan kebutuhan masyarakat.

Kegiatan implementasi kebijakan tentu akan disambut dengan sukacita oleh masyarakat, apabila peruntukan kebijakan tersebut memang benar-benar untuk kebaikan dan memiliki dampak langsung bagi masyarakat luas. Kebijakan yang dibuat demi menjawab kebutuhan masyarakat, dari kota sampai daerah terpencil. Semoga hal tersebut tercermin dalam pengambilan kebijakan-kebijakan di masa kini dan masa yang akan datang.

Novi Prawitasari lulusan S1 Ilmu Administrasi Universitas Mulawarman, Pengelola Kajian pada Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III Lembaga Administrasi Negara


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed