DetikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Selasa 17 Juli 2018, 12:06 WIB

Kolom

Produktivitas Rakyat di Era Industri 4.0

Retor A.W. Kaligis - detikNews
Produktivitas Rakyat di Era Industri 4.0 Sebuah pameran karya inovatif siswa SMK (Foto: Rengga Sancaya)
Jakarta -

Pada Innovators Forum yang diadakan Kantor Staf Presiden (KSP) di Bina Graha, Jakarta, 7 Juni 2018 terungkap bahwa komitmen untuk meningkatkan daya bangsa di era Revolusi Industri 4.0 masih terhambat sistem birokrasi dan regulasi yang membebani pebisnis inovator.

Salah satu pembicara forum tersebut adalah pebisnis inovator alat kesehatan TeleCTG. TeleCTG adalah alat berbasis telemedicine untuk mendeteksi kesejahteraan janin. Teknologi yang memperoleh hak cipta dari Kementerian Hukum dan HAM dan diuji klinis di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia ini membantu pemerataan kualitas pelayanan kesehatan.

Mayoritas dari 9.754 Puskesmas di Indonesia (Kemenkes RI, 2017) tidak memiliki dokter jaga 24 jam. Dengan penemuan ini, para bidan puskesmas dapat mengirim hasil diagnosis secara online kepada para dokter di RSUD setempat sehingga secara realtime dilakukan tindakan medis yang tepat berdasarkan rekomendasi dokter.

TeleCTG mendapatkan sejumlah penghargaan sebagai produk inovatif, antara lain dari Australian Award 2016 serta ikutserta dalam GnB Accelator, sebuah program akselerasi yang dimotori Sillicon Valley.

Namun, ketika ingin mengembangkan temuannya dalam skala industri sang inovator mengeluhkan kendalanya, berupa persyaratan memiliki pabrik untuk mendapat izin edar, kebijakan perpajakan dan bea cukai, hingga pembiayaan dalam sistem penganggaran di pemerintahan yang belum mengakomodasi skema system as service (SAS).

Bottle Neck

Banyak potensi anak bangsa hilang akibat kasus semacam itu. Sebagian di antaranya pindah ke luar negeri yang memfasilitasi pendanaan, peraturan, dan perlindungan hak intelektual. Sistem birokrasi dan regulasi negeri sendiri justru menjadi bottle neck yang menghambat iklim inovasi dan alih teknologi hingga era Revolusi Industri 4.0 saat ini.

Sejak Revolusi Industri pertama dengan penemuan mesin uap abad ke-18, Revolusi Industri kedua yang dipelopori industri otomotif dengan line production awal abad ke-20, hingga Revolusi Industri ketiga pada 1990-an dengan otomatisasi, posisi Indonesia lebih menjadi penyedia bahan mentah, buruh murah, dan target pasar.

Di Eropa abad ke-18, kalangan borjuasi, yang tumbuh dengan Revolusi Industri pertama, bersama rakyat jelata berhasil menumbangkan penguasa feodal melalui Revolusi Prancis. Namun, di Nusantara kapitalisme modern masuk melalui kolonialisme, tidak mengganti feodalisme melainkan memanfaatkannya sebagai jaringan birokrasi dan budaya kerja untuk mengeksploitasi sumber daya alam dan rakyatnya.

Berbeda pula dengan India, negeri jajahan Inggris, kelas borjuasi nasionalnya mampu melakukan swadesi (gerakan penggunaan barang-barang buatan bangsa sendiri) untuk melawan imperialisme dagang Inggris. Pada awal merdeka Indonesia hanya banyak memiliki rakyat jelata.

Sukarno menyebut rakyat jelata di Indonesia sebagai marhaen. "Semua golongan kromo (kecil), baik petani kecil, buruh kecil, pedagang kecil, nelayan kecil, dan sebagainya. Mereka dimelaratkan oleh imperialisme, kolonialisme, dan kapitalisme yang telah mematikan perdagangan, pelayaran, dan petukangan di Nusantara bagi kepentingan penjajah," tegasnya. (Indonesia Menggugat, 1930)

Sukarno bermaksud mengoreksi pelaksanaan Revolusi Prancis yang dengan semboyan kebebasan (liberte), persamaan (egalite), dan persaudaraan (fraternite) menjadi daya tarik massa revolusioner. Tapi, setelah kaum borjuis mengambil alih kekuasaan, feodalisme diganti oleh borjuisme, yakni kekuasaan politik yang didominasi kepentingan segelintir lapisan atas-ekonomi. Rakyat jelata hanya memperoleh kebebasan, sedangkan persamaan dan persaudaraan cuma menjadi slogan.

Baik dari sudut pandang Marxisme maupun Weberian, tidak semua kelas atas dan menengah mendukung pemiskinan dan eksploitasi. Sukarno sendiri menghendaki marhaenis, yakni mereka yang memperjuangkan kaum marhaen mengangkat derajatnya, baik para pengusaha, intelektual, dan sebagainya untuk keadilan dan kesejahteraan bersama.

Pada era 1950-an, Pemerintah Sukarno mencanangkan Program Benteng dengan kebijakan lisensi impor, kredit, dan proteksi sebagai langkah awal menumbuhkan borjuasi nasional. Borjuasi nasional itu diharapkan menjadi marhaenis untuk membangun ekonomi nasional yang menyejahterakan rakyat.

Namun, kebijakan ini disalahgunakan; kalangan borjuasi berwatak pemburu rente memanfaatkannya. Mereka memperoleh keuntungan dengan cara jual-beli lisensi, menjadi broker, dan bermain kotor memperoleh proyek. Para pemburu rente berkolusi dengan kapitalis birokrat (kabir) yang menggunakan kekuasaannya untuk memperkaya diri dengan suap, pungli, hingga melayani kepentingan asing.

Para pemburu rente dan kabir merupakan produk warisan persilangan kapitalisme, kolonialisme, dan feodalisme. Mereka berkembang di era Orde Baru. Akhirnya, pada era Revolusi Industri ketiga 1990-an, Indonesia tidak kunjung melakukan lompatan strategi industrialisasi dengan alih teknologi. Di zaman Reformasi, mereka terus memengaruhi kebijakan lembaga legislatif dan eksekutif.

Ideologi Kerja

Sebagai kader partai Sukarnois, Presiden Jokowi mencanangkan program Nawacita untuk meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing, serta kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Kini tugas pemerintahannya mempercepat implementasi dengan lebih tegas menghadapi para pemburu rente dan kabir yang bermental broker dan menyukai impor sebagai jalan pintas. Pembongkaran sistem birokrasi bottle neck dan revisi regulasi lintas lembaga dan sektoral menjadi prasyarat penumbuhan iklim inovasi dan alih teknologi.

Insentif pembiayaan serta proteksi pasar melalui kebijakan perpajakan dan ekspor-impor juga perlu diberikan, terutama bagi inovasi di bidang teknologi menyangkut kehidupan masyarakat luas, seperti sektor pertanian dan kesehatan.

Marhaenisme sebagai ideologi kerja menghadapi tantangan untuk membawa bangsa kita keluar dari jeratan "bangsa kuli dan kuli di antara bangsa-bangsa" di era Revolusi Industri 4.0.

Retor AW Kaligis dosen Fikom Universitas Pancasila, penulis buku Marhaen dan Wong Cilik (2014)


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed