DetikNews
Rabu 06 Desember 2017, 12:05 WIB

Kolom

Peta(ka) Hukum Kasus Setnov

Sumarsih - detikNews
Peta(ka) Hukum Kasus Setnov Foto: Nur Indah Fatmawati/detikcom
Jakarta - Tidak bisa dimungkiri, dalam proses penegakan hukum kasus korupsi KTP elektronik (e-KTP) yang melibatkan Ketua DPR Setya Novanto (Setnov), terdapat sejumlah "akrobat hukum" yang secara nyata menyulitkan KPK. Pertama, menggunakan putusan praperadilan nomor 97/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel yang memenangkan Setnov sebagai dalil untuk mangkir dari pemanggilan KPK. Bahkan, berdasarkan putusan itu pula digunakan untuk melaporkan sejumlah unsur pimpinan dan penyidik KPK ke Bareskrim atas dugaan penyalahgunaan wewenang.

Tim hukum Setnov meyakini bahwa berdasarkan putusan praperadilan nomor 97/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel itu penyidikan terhadap kasus korupsi e-KTP yang disangkakan terhadap Setnov harus dihentikan. Atau dengan kata lain, KPK tidak boleh lagi mengeluarkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru terhadap Setnov untuk kasus korupsi e-KTP.

Kedua, berlindung di balik hak imunitas (Pasal 20A UUD 1945) untuk tidak memenuhi panggilan KPK. Berdasarkan keyakinannya, tim hukum Setnov berpendapat bahwa implikasi dimilikinya hak imunitas itu membuat Setnov tidak bisa semena-mena dipanggil oleh penegak hukum, termasuk KPK. Terkait hal itu, kuasa hukum Setnov, Fredrich Yunadi bahkan secara terang-terangan pernah berujar agar jajaran pimpinan KPK belajar kembali mengenai hak imunitas anggota dewan tersebut.

Ketiga, menafsirkan secara sepihak putusan MK nomor 76/PUU-XII/2014 terkait uji materi UU MD3. Mafhum disadari, putusan itu mengubah kata "Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD)" di dalam pasal 245 ayat (1) UU MD3 menjadi "presiden". Sehingga, ketentuan pasal 245 ayat (1) UU MD3 menjadi berbunyi, "Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari presiden". Berdasarkan ketentuan ini, lagi-lagi Setnov tidak mau memenuhi upaya pemanggilan yang dilakukan oleh KPK.

Argumen Hukum

Jika ditelaah secara saksama, sejatinya tidak ada satu pun argumen hukum yang tepat bisa digunakan oleh Setnov untuk menolak (baca: tidak memenuhi) pemanggilan KPK. Pertama, terkait tidak diperbolehkannya KPK untuk mengeluarkan sprindik baru bagi Setnov untuk kasus korupsi e-KTP. Logika sederhananya, untuk perkara hukum yang berbeda (lain), penerbitan sprindik tentu sah-sah saja. Artinya, diterbitkannya sprindik baru (kedua, ketiga, dst) jelas memang hanya untuk kasus hukum yang sama.

Hal itu sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali. Di pasal 2 ayat (3) dinyatakan bahwa dalam hal putusan praperadilan dikabulkan, tidak menggugurkan kewenangan penyidik untuk menetapkan kembali yang bersangkutan sebagai tersangka.

Kedua, terkait hak imunitas. Jika dibaca secara cermat hak imunitas sejatinya hanya berlaku bagi anggota dewan sepanjang berkaitan dengan fungsi, wewenang, dan tugasnya saja. Maka jika ada anggota dewan yang diduga melakukan perbuatan pidana (pemukulan, pembunuhan, korupsi, dll), anggota dewan tersebut tetap dapat diproses secara hukum. Sebab, perbuatan pidana itu sendiri tidak memiliki korelasi apa pun dengan fungsi, wewenang, dan tugas anggota dewan. Hal ini dibuktikan pula dengan banyaknya anggota dewan yang tetap dapat diseret oleh KPK ke meja hijau dan divonis (bersalah) oleh pengadilan karena korupsi yang dilakukannya.

Ketiga, terkait perlunya izin presiden untuk memanggil Setnov. Jika cermat membaca putusan MK nomor 76/PUU-XII/2014 terkait uji materi UU MD3, MK tidak sama sekali menggugurkan keberadaan pasal 245 ayat (3) UU MD3. Lagi pula, mengutip mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie, MK adalah negative legislator. Artinya, MK hanya bisa memutus sebuah norma dalam UU tanpa boleh memasukkan norma baru ke dalam UU. Oleh karena itu, ketentuan pada pasal 245 ayat (3) yang menyatakan izin presiden tidak diperlukan bila anggota dewan diduga terlibat tindak pidana khusus, hal tersebut tegas masih berlaku.

Lebih Tegas

Sebagai upaya hukum, akrobat hukum yang demikian memang sah-sah saja dilakukan untuk menghindarkan diri dari jerat hukum. Tapi, penegak hukum mestinya bisa dengan cepat mencegah terjadinya akrobat hukum. Sebab, akrobat hukum nyata-nyata menghambat penerapan asas persamaan di hadapan hukum (equality before the law). Lebih buruk lagi, karena upaya itu dilakukan dengan menafsirkan dan membolak-balikkan pasal secara sepihak.

Kecuali itu, tidak mustahil ke depan akan bisa menciptakan petaka hukum yang jauh lebih besar. Bayangkan apa jadinya apabila banyak terduga koruptor maupun tindak pidana lainnya yang melakukan akrobat hukum serupa?

Oleh karena itu, aparat penegak hukum, terutama KPK mutlak harus lebih tegas dan berani dalam menyikapi akrobat hukum yang mungkin dilakukan oleh para terduga pelaku tindak pidana. Semisal, dengan langsung melakukan penahanan ketika ada indikasi upaya yang mengarah pada adanya akrobat hukum. Berdasarkan pada pasal 21 KUHAP, penegak hukum (baca: penyidik) berdasarkan keyakinannya diberikan kewenangan untuk melakukan hal itu. Dengan demikian, tidak saja kasus-kasus hukum akan dapat terselesaikan dengan cepat, akan tetapi petaka hukum yang jauh lebih besar yang bisa terjadi dapat dihindari.

Sumarsih peneliti Alwi Research and Consulting


(mmu/mmu)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed