DetikNews
Rabu 31 Mei 2017, 10:46 WIB

Kolom

Anies-Sandi dan Harapan Baru Pelayanan Publik

M. Rizki Pratama - detikNews
Anies-Sandi dan Harapan Baru Pelayanan Publik Foto: Noval Dhwinuari Antony/detikcom
Jakarta - Memimpin sebuah kota tak hanya mengandalkan manajerialisme solid dengan dogma efektif dan efisien, akan tetapi dengan kondisi yang multikultur maka tanggung jawab pemimpin juga membuka akses tanpa diskriminasi. Pemimpin seharusnya mampu hadir membawa relasi tak berjarak dengan warga untuk membangun konsensus kota bersama.

Kasus DKI Jakarta memang menghasilkan birokrasi berkinerja ala Ahok-Djarot. Duet ini menghadirkan keberhasilan, meskipun debatable akan tetapi kinerja mereka patut diapresiasi. Namun, itu tidaklah cukup. Sebab, persoalan publik semakin rumit; batas persoalan publik dan privat semakin kabur.

Hadirnya pemimpin baru Jakarta dengan janji politik "partisipasi" Anies-Sandi dapat membawa tata kelola pemerintahan gaya baru. Tapi, bagaimana dengan implementasinya? Mungkinkah akan terwujud pelayanan publik baru di Jakarta; pelayanan publik yang demokratis yaitu partisipatif, humanis, dan inklusif?

Bukan Antitesis

Ide ongoing Ahok-Djarot seharusnya bukan di-antitesis oleh Anies-Sandi. Pelayanan publik Jakarta telah bekerja dengan berbagai inovasi meskipun di sisi lain tetap meninggalkan persoalan menahun seperti banjir dan macet. Akan tetapi bergeraknya pelayanan publik di era Ahok-Djarot tak dapat disingkirkan begitu saja.

Pelayanan publik Jakarta adalah salah satu dari sedikit yang terbaik di Indonesia. Pemimpin selanjutnya tidak membangun pelayanan publik Jakarta dari nol. Mereka mewarisi peninggalan bermakna jika dapat memanfaatkannya dengan baik. Maka, perlu adanya sintesis agar Jakarta tak kembali mundur ke belakang.

Lontaran kalimat Anies-Sandi bahwa "pemerintah tidak memiliki solusi, wargalah yang menciptakannya" dapat dimaknai mendalam bahwa akan terjadi demokratisasi pelayanan publik yang masif di Jakarta. Tentu hal yang patut ditunggu bagaimana implementasinya.

Toh, dalam tim transisi kini sudah ada para pakar seperti Eko Prasojo dan Marco Kusumawijaya. Mereka nama-nama yang sudah dikenal, diharapkan tidak sekedar akan mengingatkan, tapi juga dekat dengan konsep partisipasi publik.

Jakarta memang perlu nilai-nilai keadilan nan humanis dalam platform demokratis melalui aksi partisipatif warga. Maka, Jakarta butuh nilai bersama. Yang harus pertama kali dilakukan, menentukan visi Jakarta dalam pelayanan publik. Ini harus menjadi prioritas pertama karena tanpa visi maka tak akan ada aksi, dan pelayanan publik adalah kubutuhan utama warga saat ini.

Penentuan visi juga harus partisipatif. Mungkin dapat memodifikasi metode partisipatif Kota Utrech visi iklim 2030. Metode ini dikenal dengan "aleatoric democracy" dimana kelompok warga kota lebih berperan daripada representasi politik melalui pilihan elektoral (Meijer, van der Veer, Faber & de Vries, 2016).

Ketika visi sudah terbentuk maka akan lebih mudah diterjemahkan. Jika tidak ada konsensus visi yang benar-benar terinternalisasi tentu tak akan jelas nasib Jakarta.

Bukan Dominasi Figur

Jakarta seharusnya menghindari dominasi figur yang cenderung akan menjadi one show man yang berakibat kurangnya ruang partisipasi. Selain itu, partisipasi juga penting untuk memanusiakan warga Jakarta yang multikultur.

Pemimpin baru akan menghadapi berbagai dilema kebijakan yang tak mungkin dapat dihadapi dengan santai. Pilihan-pilihan sulit seperti wicked problem antara memilih Jakarta sebagai kota yang modern nan humanis atau kota yang modern pro kapitalis atau yang lain.

Selama ini tak begitu jelas mimpi Jakarta seperti apa realisasinya; memfasilitasi kelas menengah, atau melindungi rakyat kecil, atau berusaha mengayomi keduanya? Tak mudah memutuskan sesuatu ketika kita belum benar-benar menghadapinya.

Pemimpin melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Tentu harapan partisipasi dalam pelayanan publik benar-benar dilakukan karena memang Jakarta membutuhkan ruang partisipasi warganya.

Jika urusan fiskal maka jelas Jakarta memiliki kapasitas mumpuni. Akan tetapi keterlibatan warga untuk mengkoproduksi pelayanan publik milik mereka sendiri dapat mengurangi kegagalan pelayanan publik.

Kota juga merupakan representasi aksi kolektif. Misalkan ide pendirian tempat penitipan anak, dapat dilakukan dengan keterlibatan warga sendiri dengan bergantian menjadi pengurus dan petugas, sebagai wujud kepedulian mereka sekaligus menguatkan posisi mereka.

Produksi pelayanan publik adalah milik publik. Setiap fungsi yang melakukannya harus akuntabel. Pelayanan publik pun seharusnya didesain bersama dengan kesepakatan seluruh stakeholder, bukan tiba-tiba saja birokrasi mengadakan layanan tanpa tahu siapa yang mereka layani.

Tentu persoalan partisipasi dalam pelayanan publik tidak semudah membuka akses seluas-luasnya pada tataran ide pelayanan publik seperti usul, saran ataupun komplain. Akan tetapi problem implementasi selalu menyertainya seperti bagaimana desain pelayanan publik yang demokratis, implementasi yang demokratis dan juga evaluasi yang demokratis.

Selain itu juga muncul problem, pelayanan publik yang mana yang akan didemokratisasi? Apakah akan ada prioritas seperti pembangunan tanpa penggusuran melalui istilah penataan Anies-Sandi? Pelayanan pendidikan? Ataukah yang lain seperti kasus participatory budgeting ala Rio De Janiero dan kasus cash transfer per Rukun Tetangga (RT) di Kota Kediri?

Semua harus jelas prosesnya dan akuntabel sesuai dengan tujuan demokratisasi itu sendiri. Tidak ada istilah membuka ruang partisipasi secara parsial yang akan membuat problem semakin sulit diatasi.

Tentu tak ada jaminan pelayanan publik partisipatif dengan suasana demokratis akan benar-benar menuju kesejahteraan dan pemerataan. Karena, itu hanyalah salah satu faktor. Larry Diamond (2007) mengungkapkan, demokrasi saja tak cukup. Atau, menurut Bo Rothstein (2015) demokrasi bukanlah sebuah safeguard tunggal melawan persoalan sosial-ekonomi.

Soal partisipasi milik siapa, juga harus dipikirkan masak-masak. Dan, tidak anti kritik. Jangan sampai Jakarta melalui pelayanan publik baru tetap dikuasai oleh segelintir pihak dengan tetap mendiskriminasi golongan-golongan minoritas lainnya. Atau, jangan sampai minoritas ekonomi berbenturan keras dengan minoritas lainnya, seperti agama ataupun kepercayaan.

M. Rizki Pratama Master Administrasi Publik dari MAP FISIPOL UGM dengan Beasiswa LPDP



(mmu/mmu)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed