detikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Kamis 20 Oktober 2016, 11:10 WIB

Catatan Kamisan Denny Indrayana

Dua Tahun Jokowi & Pemberantasan Pungli

Denny Indrayana - detikNews
Dua Tahun Jokowi & Pemberantasan Pungli Foto: Denny Indrayana/Dokumentasi Pribadi
Melbourne - Hari ini 20 Oktober 2016. Dua tahun telah terlewati sejak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengangkat sumpah jabatan selaku Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia di hadapan Sidang MPR. Tentu banyak hal yang bisa ditulis sebagai bahan evaluasi, baik merupakan apresiasi capaian maupun sikap kritis atas tantangan yang dihadapi pemerintahan Jokowi. Yang pasti, saya sependapat dengan pandangan yang menyatakan, sektor hukum masih tertinggal dan perlu perhatian lebih jika dibandingkan sektor ekonomi maupun politik.

Soal politik, yang beririsan erat dengan bidang Hukum Tata Negara yang saya pelajari, komentar singkat saya adalah: konsolidasi politik yang dilakukan Jokowi bisa dipandang berhasil jika dilihat dari sisi makin banyaknya parpol yang mendukung pemerintahan. Namun, dari sudut pandang yang lain, pemerintahan makin kehilangan daya kontrol dari oposisi, serta makin menghadapi tantangan terkait visi antikorupsinya.

Terutama, jika dilihat dari bergabungnya partai dan figur politik yang di mata publik cenderung problematik jika diukur dari sisi pandang semangat antikorupsi. Hal demikian memang merupakan dilema Presiden Indonesia terutama di masa reformasi. Tidaklah mudah mencari formula yang tepat untuk memperkuat konsolidasi politik dan, pada saat yang bersamaan, melakukan penguatan agenda antikorupsi. Karena, relasi antara partai politik dan agenda antikorupsi masih merupakan tantangan bagi demokrasi kita, yang cenderung diwarnai praktik duitokrasi (pemerintahan dari, oleh, dan untuk duit).

Yang pasti, agar lebih fokus, Catatan Kamisan kali ini akan lebih saya dedikasikan guna melihat satu kebijakan Presiden Jokowi untuk memberantas pungutan liar (pungli). Menurut saya, ini adalah kebijakan yang tepat dan strategis. Saya mendengar dan mengapresiasi dipanggilnya beberapa rekan ahli hukum ke Istana, untuk diminta masukannya terkait keinginan Presiden Jokowi untuk mempercepat reformasi hukum. Yang perlu ditegaskan, pertumbuhan ekonomi dan konsolidasi politik, tidak akan pernah berhasil tanpa suksesnya perbaikan di sektor hukum.

Kebijakan pemberantasan pungli adalah contoh nyatanya. Upaya Presiden Jokowi untuk mengangkat ekonomi Indonesia agar dapat berkompetisi di level dunia, tidak akan berhasil tanpa upaya serius untuk memberantas pungli. Di World Economic Forum tahun ini, telah dirilis bahwa Indonesia berada di peringkat ke-41 dari 138 negara menurut Global Competitiveness Index. Posisi itu adalah kemunduran dibandingkan dengan peringkat ke-37 di tahun sebelumnya.

Di level Asean, meskipun posisi itu lebih baik daripada Vietnam, Filipina, Laos, Kamboja, dan Brunei, tapi kita masih berada di bawah Malaysia dan Thailand. Beberapa faktor yang masih menghambat daya saing Indonesia antara lain korupsi, kelayakan infrastruktur, efisiensi birokrasi, pasar tenaga kerja, dan kesiapan teknologi. Semua faktor penghambat itu bisa dirangkum dalam satu kata: pungli!

Pungli adalah korupsi. Titik. Nilainya memang bisa sangat kecil, dari puluhan ribu. Namun bisa juga menjadi besar. Karena pada dasarnya ia adalah kutipan uang haram, yang jika kecil disebut pungli, dan jika besar dinamai komisi.

Pungli dalam jumlah yang lebih besar itulah yang mengkorupsi infrastruktur kita menjadi sulit dibangun, ataupun kalau terbangun menjadi tidak layak karena telah dipotong uang komisi, alias korupsi. Pungli pula yang menyebabkan birokrasi kita menjadi tidak efisien. Setiap izin dan lisensi menjadi ajang jual-beli yang merusak mental birokrasi.

Terkait dengan pasar tenaga kerja, akhirnya kompetensi menjadi tidak penting, karena hampir semua masalah bisa diselesaikan dengan memberikan uang pelicin. Akhirnya, kalau bicara kesiapan teknologi, sebenarnya, pungli adalah musuh utamanya. Pungli dan teknologi bukanlah kawan, tetapi lawan abadi. Pelayanan publik berbasis teknologi, dengan sendirinya akan mengurangi, bahkan menutup peluang praktik pungli.

Karena itu, langkah Presiden Jokowi untuk secara serius memberantas pungli sudah tepat dan harus didukung penuh. Jangan dilihat jumlah satuannya yang kecil, tetapi lihat dampaknya yang—meminjam istilah putusan Mahkamah Konstitusi untuk sengketa Pilkada—terstruktur, sistematis dan masif. Dari segi satuan jumlah, pungli mungkin saja kecil, namun praktik haram itu telah mewabah dan menular ke semua sektor pelayanan publik kita, sehingga telah merusak mental kemanusiaan kita, dan menyebabkan kita menjadi permisif bahkan tidak jarang mewajibkan pungli untuk ditoleransi.

Ketika mendapatkan amanah sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM, pemberantasan pungli adalah salah satu prioritas kerja yang kami lakukan. Harus diakui, hampir semua sektor yang terkait pelayanan publik di Kemenkumham, telah lama terjangkit kanker pungli yang mematikan, utamanya di bidang keimigrasian, lembaga pemasyarakatan, pelayanan hukum umum, dan pendaftaran hak kekayaaan intelektual. Yang sering mendapatkan komplain masyarakat adalah pungli pada pembuatan paspor di kantor imigrasi, pungli di penjara, pungli terkait pembuatan perusahaan dan yayasan, serta pungli dalam pendaftaran hak cipta, paten, dan merek.

Pada kenyataannya, masih banyak bentuk pelayanan publik yang rawan dipungli, namun tidak banyak diketahui atau mendapatkan perhatian masyarakat luas. Salah satunya karena tidak terkait pelayanan kepada banyak orang, dan lingkup pelayanannya yang lebih terbatas. Padahal tanpa kontrol masyarakat, bentuk pelayanan demikian lebih rawan penyimpangan, dan uang punglinya pun lebih besar.

Ambil contoh di bidang imigrasi, bidang pengawasan orang asing dengan izin tinggal—termasuk izin kerja—seringkali menjadi lahan basah praktik pungli, yang jarang diberitakan, padahal nilainya mencapai ratusan juta bahkan lebih. Pada modus ini, oknum imigrasi biasanya bekerjasama dengan calo yang bertopeng perusahaan jasa keimigrasian. Di bidang pelayanan hukum, perubahan struktur pengurus perusahaan, kepemilikan saham, kepemilikan yayasan, verifikasi partai politik, hingga pendaftaran dan mutasi notaris adalah lahan basah yang rawan praktik pungli dengan nilai ratusan juta rupiah bahkan lebih.

Bayangkan saja jika suatu yayasan pendidikan tinggi swasta yang nilai asetnya triliunan rupiah sedang bersengketa, dan membutuhkan pengesahan Dirjen Administrasi Hukum Umum. Bayangkan pula persaingan mendapatkan penempatan notaris di Jakarta yang nilai sogokannya bisa mencapai miliaran rupiah. Kami sendiri telah memberikan sanksi tegas kepada oknum PNS yang melakukan praktik jual beli formasi notaris, meskipun akhirnya kelanjutan hukuman disiplin kepegawaian dan perkara pidananya hingga saat ini tidak kunjung berujung penjeraan apalagi penjara.

Singkat kata, pungli membunuh pelayanan publik. Pungli pula yang merusak iklim investasi. Pungli dalam berbagai produk hukum, administrasi—dan utamanya—lisensi bisnis telah menjelma menjadi momok yang menyebabkan iklim usaha di Indonesia adalah ladang subur praktik pungli, dan korupsi. Karena itu, tidak ada jalan lain, selain memberantas pungli secara masif dan luar biasa. Caranya paling tidak ada dua.

Pertama, membuat sistem pelayanan publik lebih cepat dan transparan. Untuk itu tidak ada jalan lain kecuali melakukan perbaikan pelayanan publik berbasis teknologi. Semua pelayanan publik harus menggunakan pendekatan online. Paspor online, hak remisi dan pembebasan bersyarat online, pendaftaran notaris online, pendaftaran hak cipta online, dll adalah sistem yang akan efektif memotong relasi kolutif antara oknum PNS dengan para calo. Itulah sebenarnya yang saya lakukan ketika menerapkan sistem pembayaran paspor secara online (payment gateway) yang bertujuan merubah sistem pembayaran paspor manual melalui loket, yang lama dan rawan pungli, menjadi sistem pembayaran online yang berbasis teknologi.

Kedua, menegakkan sistem hukum dengan sanksi kepegawaian dan pidana yang menjerakan. Saya setuju ada percepatan sanksi pemecatan bagi oknum PNS yang terlibat pungli. Jika nilai punglinya besar, maka pelaku utamanya, yang biasanya adalah jajaran pimpinan pada direktorat terkait, harus dijerat dengan tindak pidana korupsi, selain dipecat secara cepat sebagai PNS. Untuk itu, Tim Sapu Bersih Pungli yang akan segera dibentuk dengan Peraturan Presiden harus diberi mandat yang cukup untuk berwenang melakukan langkah efektif penegakan hukum administrasi kepegawaian dan hukum pidana tersebut.

Sebenarnya, tim sejenis demikian pernah hadir di masa awal Orde Baru dengan nama Operasi Penertiban (Opstib). Melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1977, Presiden Soeharto merujuk pada UU Tipikor dan UU Kepegawaian untuk memberantas pungli yang dilakukan oknum aparatur negara. Sayangnya Opstib hanya berumur 4 tahun (1977—1981). Padahal dalam rentang waktu itu, Opstib menangani 5285 kasus, dengan 8026 dikenakan sanksi administratif, 920 dikenakan sanksi pidana, dan 240 dikenakan sanksi lainnya.

Saya berharap Tim Saber Pungli, akan berumur lebih tua. Karena penyakit pungli kita telah berakar terlalu lama, sehingga butuh waktu lebih panjang untuk memberantasnya, dengan mencabut semua akarnya hingga yang terdalam. Dengan melihat profil kepemimpinan Kapolri Jenderal Tito Karnavian, serta dukungan penuh Presiden Jokowi, saya turut berharap dan optimis, upaya pemberantasan pungli kali ini akan berjalan lebih efektif dan sukses.

Tentu, salah satunya, dengan langkah strategis untuk terlebih dahulu membersihkan pungli di jajaran kepolisian. Saya berpandangan, Jenderal Tito punya modal lebih kuat, sebagai figur yang dikenal lebih bersih dan waktu yang lebih lama sebagai Kapolri, untuk menorehkan tinta emas dalam reformasi kepolisian, salah satunya dengan mengoperasi tuntas kanker pungli dari tubuh kepolisian yang kita cintai bersama.

Keep on fighting for the better Indonesia.

*) Denny Indrayana
Guru Besar Hukum Tata Negara UGM
Visiting Professor pada Melbourne Law School dan
Faculty of Arts, University of Melbourne
(nwk/nwk)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed