detikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Rabu 19 Juni 2019, 12:10 WIB

Kolom

Peran Media Sosial: Berkaca pada Pemilu India

Riza Bahtiar - detikNews
Peran Media Sosial: Berkaca pada Pemilu India Foto: Reuter
Jakarta -

Seperti halnya di Indonesia, media sosial berpengaruh menentukan dalam kehidupan politik di India. Namun, disinyalir politisasi identitas yang bersenyawa dengan platform media sosial-lah yang berkontribusi besar bagi kemenangan Narendra Modi menjadi presiden untuk kedua kalinya.

Kita tahu bahwa India baru saja menghelat pemilihan umum juga pada 2019 ini. Pemilu di India berlangsung dalam 7 tahapan dari 11 April sampai 19 Mei 2019 untuk memilih Lok Sabha (Majelis Rendah Parlemen India) ke-17. Sekira 900 juta warganegaranya memberikan hak suara dengan hasil akhir persentase perolehan mencapai 67 persen dari suara yang sah. Penghitungan suara dilangsungkan pada 23 Mei dan pada hari yang sama hasilnya diumumkan.

Komisi Pemilu India menyatakan presiden petahana Narendra Modi sebagai pemenang mengalahkan Rahul Gandhi, cucu mantan Perdana Menteri India, Indira Gandhi. Modi yang disokong partainya Bharatiya Janata Party (BJP) dengan aliansi pimpinannya National Democratic Alliance (NDA) menang dengan konklusif mempecundangi Gandhi yang didukung partainya Indian National Congress (INC) dengan aliansinya United Progressive Alliance (UPA).

Kemenangan Partai Modi yang merebut 303 kursi dari 543 kursi yang diperebutkan menjadikan dominasi partainya kian kuat. INC dengan perolehan kursi hanya mencapai 52 kursi gagal menjadi oposisi resmi yang menuntut perolehan 55 kursi (10% dari total kursi yang diperebutkan). Pada hari pengumuman hasil pemilu yang memenangkan Modi, Rahul Gandhi mengakui kekalahannya di depan petugas sertifikasi hasil pemilu.

India 2019 tampaknya tidak perlu melalui kekisruhan pasca-pemilu seperti halnya di Indonesia. Gandhi mengakui kemenangan Modi dalam pemilu. Namun protes-protes terhadap petahana tidaklah nihil. Bisa dicatat bahwa beberapa pihak dari koalisi Gandhi memprotes sistem EVM (Electronic Voter Machine) yang dianggap lebih menguntungkan petahana.

Menariknya, keterlibatan platform media sosial dalam periode kepemimpinan Modi relatif berpengaruh signifikan. Dari semenjak Pemilu 2014, penetrasi media sosial dalam peta elektorat India tampak makin dalam. Partai-partai politik India dengan sangat antusias menggunakan media sosial dalam menyebarkan ideologinya, menggalang opini publik, mengatur agenda kebijakan, dan menyerang lawannya.

Pada Pemilu 2014 itu partai-partai politik sangat memandang serius peran para pengguna media sosial sebagai pemakai teknologi terdepan dan gagasan-gagasan inovatif dalam menjangkau pemilik suara. Titik mula tren ini bisa ditilik pada 2011 bersama aksi Anna Hazare memimpin gerakan anti-korupsi yang menggunakan media sosial. Seiring itu, media sosial menjadi barometer kunci dalam opini publik.

India adalah pasar terbesar Facebook dan platform perpesanan WhatsApp (WA), juga menjadi pasar paling penting Twitter. Dalam konteks ini, partisipasi kaum muda dalam wacana politik melalui Situs Jejaring Sosial (Social Networking Sites) meningkat pesat. Pengguna telepon pintar di negeri tersebut terhitung lebih dari 300 juta orang, dan di antaranya terhitung 200 juta lebih pengguna WA yang meneruskan konten dari internet (Times of India, 2018).

Sayangnya, demokratisasi media sosial sebagai platform komunikasi politik di negeri Hindustan itu tidak membawa pada situasi yang mendukung kehidupan politik yang lebih berkeadaban. Pijakan profesionalisme dalam membagi informasi tidak terjadi. Bila media massa tradisional dipagari dengan fungsi jaga gawang yang menuntut akurasi muatan berita dan etika jurnalistik yang bertanggungjawab, media sosial kelihatannya tak punya pagar tersebut.

Walhasil, partai-partai politik pun memakai media sosial sebagai medan kampanye keagamaan dan politik kasta yang memecah-belah. Ia dipakai sebagai alat menyebarluaskan propaganda, menebarkan berita palsu (fake news), dan gambar-gambar editan disertai narasi provokatif.

Laporan dari BBC menyebutkan bahwa analisis media sosial mengindikasikan jaringan sayap kanan di India lebih terorganisir dibanding sayap kiri. Jejaring sayap kanan India ini mendorong kemunculan kisah-kisah nasionalistik palsu, menggiring pada kekerasan komunal dan kerumunan-kerumunan yang melaknat mati pihak lain (bbc.com, 12/11/2018).

Twitter dan Facebook kantor India menjadi saksi adanya demonstrasi atas nama demokrasi yang menuduh kedua platform tersebut sebagai anti sayap kanan, memprotes blokir atas akun-akun yang menyebarkan konten sayap kanan tapi di saat sama mengabaikan komentar-komentar panas pihak sayap kiri.

Celakanya, bukan semata platform media sosial yang berperan serta menyebarkan berita-berita palsu. Youtube, yang dinobatkan sebagai aplikasi video streaming terbesar di India, juga menyebarkan streaming berita-berita palsu di kalangan populasi warga yang memiliki jejaring internet. Ditambah fakta tarif data India yang termurah di dunia, penyebaran berita palsu menjadi sangat marak terjadi.

Mis-informasi yang berkembang marak menjadikan bangsa India bisa dibilang babak belur. Penelitian yang dilansir Mahapatra dan Plagemann (Giga Focus, No.3, Maret 2019) mendedahkan sisi gelap dari partai BJP dan Modi. Partai BJP memakai strategi penargetan yang mendayagunakan grup-grup WA. Pada dasarnya, kampanye penggunaan grup WA oleh BJP ini sama dengan 2014, hanya saja terdapat perbedaan sepanjang periode menjelang Pemilu 2019.

Postingan-postingan yang ada menjadi lebih terpolarisasi seperti ditampakkan di negara-negara bagian Gujarat (2017), Uttar Pradesh (2017), Karnataka (2018), dan Rajashtan (2018). Konten postingan-postingan tersebut sangat diwarnai visi nasionalis Hindu dari organisasi induknya, Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), sebuah organisasi relawan nasional terbesar di dunia. RSS sendiri menyatakan bahwa tujuan mereka adalah mengubah India menjadi Hindu Rashtra (Negara Hindu).

Strategi media sosial yang dipakai BJP bergerak dalam dua pola, yakni di satu sisi kampanye perpesanan positif tentang Modi, dan di sisi lain kampanye polarisasi ideologis atau religius bersama taktik penindasan terhadap oposisi yang bersumber dari sel teknologi informasi BJP. Perpesanan optimistik Modi menggambarkan dirinya sebagai bapak nan ramah yang bersuara bagi seluruh rakyat India, sembari mempertahankan keyakinan-keyakinan Hindunya.

Hal ini kontras tajam dengan diamnya Modi atas kejahatan dengan kekerasan yang menimpa minoritas keagamaan dan Dalit (kasta yang secara tradisional tak boleh disentuh) di samping serangan-serangannya terhadap kebebasan pers.

Strategi media sosial partai diputuskan di War Room yang berisi anggota-anggota inti BJP dan dikepalai presiden partai Amit Shah. Unit-unit negara bagiannya mempromosikan identitas nasionalis Hindu bersama agenda pembangunan partainya. Dengan cara ini, BJP bisa secara licin menggunakan agama, sembari tetap menampilkan citra nasional yang lebih inklusif.

Bak agama, patriotisme digunakan untuk mengerahkan simpatisannya dan mengidentifikasi lawan yang dicap dengan "anti-nasional". Hal ini dilakukan oleh "tentara troll" yang diisi lelaki dan perempuan yang menyokong pandangan-pandangan hiper-nasionalis dan Islamofobik. Troll ini barang kali di Indonesia lebih dikenal dengan sebutan buzzer. Serangan keji para tentara troll ini disinyalir meningkat secara sistematis sejak 2014 terhadap para jurnalis, akademisi, dan kritikus yang berseberangan dengan BJP dan RSS.

Selain troll ada pula bot (script yang berjalan otomatis di internet dan dihitung sebagai follower manusia yang memberikan like). Bot lazimnya dipakai oleh politisi untuk merekayasa dukungan politik di dunia maya.

Ada fakta menarik terkait Twitter dan WA. Sejumlah troll Twitter adalah juga bagian dari Super 150, satu grup influencer media sosial yang dikelola Modi di kediaman resminya pada 2015. Selama masa pemilu di negara bagian Karnataka 2018, unit negara bagian BJP membikin 23.000 grup WA yang masing-masing berisi anggota dengan kisaran 80-100 orang. Ini dilakukan demi efektifnya persebaran perpesanan di media sosial.

Kelompok-kelompok tersebut terlibat dalam memviralkan nama seseorang, peperangan memetis (menggunakan meme untuk mengolok-olok dan menghina lawannya), peperangan hashtag, disinformasi, reportase yang bias, menyerukan agama dominan, dan menyanggah kritisisme terhadap BJP dengan kengawuran.

Artikel yang diturunkan The Atlantic pada 1 April 2019 memberikan gambaran gelap tentang seputaran media sosial ini. Diawali dengan satu peristiwa miris yang terjadi pada pertengahan Februari lalu. Pada 14 Februari terjadi ledakan bom mobil yang menewaskan lusinan paramiliter di Kashmir. Bom mobil bunuh diri ini merupakan yang pertama dalam dua dekade di wilayah konflik tersebut.

Menyusul peristiwa berdarah itu satu pesan bergema di grup-grup WA yang mempromosikan Modi dan BJP di seluruh India. Pesan tersebut berbunyi bahwa Partai Kongres (INC), partai oposisi yang melawan Modi, menjanjikan sejumlah uang yang tak sedikit pada keluarga pengebom, membebaskan "teroris" dan "pelempar batu" lainnya dari penjara, bila negara-negara bagian di India memilih partai tersebut dalam pemilu mendatang.

Klaim tersebut nyatanya palsu. Hoax belaka. Tak ada anggota Partai Kongres baik di level nasional maupun negara bagian yang mengeluarkan statement semacam.

Kini India berhadapan dengan perang informasi yang tak terkira dalam ukuran dan sifatnya. Ia dibombardir dengan berita-berita palsu dan propaganda yang memecah-belah nyaris dengan basis yang stabil dan dengan rentang yang luas, dari nasional sampai lokal. Namun, berbeda dengan Amerika Serikat yang ditengarai mis-informasi ini disokong oleh pihak asing, berita palsu bersirkulasi di India tidaklah direkayasa pihak asing. Kepentingan elite-lah yang bermain.


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com