detikNews
Jadilah bagian dari Kolomnis detikcom
Kirimkan tulisan Anda seputar opini, gagasan, sudut pandang, dan peristiwa yang terjadi disekitar Anda. Dapatkan poin dan dapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari Kolomnis detikcom.
Senin 16 Juli 2018, 15:04 WIB

Kolom

Memilih Prestasi atau SKTM?

Didi Nur Jamaludin - detikNews
Memilih Prestasi atau SKTM? PPDB di Garut (Foto: Hakim Ghani)
FOKUS BERITA: Ruwet PPDB Zonasi
Jakarta - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2018 dilakukan secara serentak dari mulai jenjang SD, SMP dan SMA dengan menggunakan sistem zonasi. Dengan ketentuan, pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Upaya tersebut dianggap sebagai langkah strategis untuk melakukan pemerataan kualitas pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada pilihan sekolah-sekolah favorit.

Berbagai permasalahan PPDB muncul di antaranya banyak orangtua/wali peserta didik yang mengeluhkan, untuk masuk sekolah yang sama nilai Ujian Nasional (UN) tinggi tidak dapat memasuki sekolah yang diinginkan. Namun, sebaliknya peserta didik yang nilainya lebih rendah dapat masuk sekolah karena diuntungkan dengan letak rumah yang dekat dengan rumah. Hal itu memberikan kekecewaan bagi orangtua maupun peserta didik, bahwa perjuangan mereka dalam melaksanakan UN tidak memberikan arti yang signifikan.

Permasalahan lain yang ramai diperbincangkan oleh masyarakat maupun pengguna media sosial yakni tentang meningkatnya jumlah Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Beberapa kasus ditemukan, ada orangtua peserta didik yang memiliki rumah besar dan mobil, namun memiliki SKTM, sehingga menjadikan kesan ada peningkatan masyarakat miskin menjelang PPDB. SKTM dianggap oleh sebagian masyarakat menjadi ''senjata ampuh'' dalam mendaftar sekolah yang diinginkan.

Hal itu terjadi karena Pasal 19 Permendikbud No 14 Tahun 2018 tentang PPDB mengatur: SMA/SMK atau bentuk lain yang sederajat yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi wajib menerima dan membebaskan biaya pendidikan bagi peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang berdomisili dalam satu wilayah daerah provinsi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

Peraturan tersebut tentu memiliki dasar konstitusional untuk menjamin bahwa pendidikan memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat tidak mampu dengan dibuktikan SKTM. Namun, yang menjadi permasalahan manakala orangtua maupun peserta didik secara masif ingin mendapatkan SKTM sebagai kelengkapan administrasi agar dapat diterima di sekolah yang diinginkan. Hingga tercatat, ada suatu kabupaten dengan SKTM terbanyak di Provinsi Jawa Tengah.

Upaya ini tentu bukan tanpa alasan, melainkan sebagai strategi untuk menguatkan agar peserta didik dapat diterima pada sekolah yang dituju dan sekaligus mendapatkan pembebasan biaya. Sehingga orangtua maupun peserta didik rela dan berani untuk menyatakan tidak mampu demi masuk sekolah yang berstatus negeri. Asumsinya juga dapat berlaku jika ada prestasi yang sama, maka akan dipilih yang memiliki SKTM.

Pertanyaan Besar

PPDB dengan menggunakan sistem zonasi memberikan pertanyaan besar bagi masyarakat, sejauh mana kontribusi prestasi atau SKTM dalam mempengaruhi kelulusan menuju sekolah yang diimpikan. Sehingga tidak menimbulkan kesan bahwa faktor SKTM menjadi penentu besar dalam penerimaan peserta didik baru, sebaliknya prestasi kurang mendapatkan perhatian.

Oleh karena itu beberapa hal perlu dipertimbangkan dalam PPDB dengan menggunakan sistem zonasi; pertama, penilaian memiliki standar yang sama. Sekolah harus memiliki standar penilaian yang digunakan dalam penerimaan peserta didik baru, dengan ketentuan seperti menggunakan Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN), dan ketentuan skor prestasi non akademik yang dibuktikan dengan sertifikat. Adapun untuk SKTM merupakan data pendukung dalam seleksi untuk menjamin akses pemerataan pendidikan. Sehingga penerimaan peserta didik yang objektif, transparan, akuntabel, nondiskriminatif, dan berkeadilan dapat tercapai dengan baik

Kedua, pengelompokan pendaftar. Jika melihat ketentuan PPDB 2018 maka ada beberapa kategori di antaranya peserta didik dalam zonasi termasuk peserta didik tidak mampu, peserta didik di luar zonasi temasuk peserta didik berprestasi dan alasan khusus.. Hal ini yang menjadikan kesan bahwa peserta didik berprestasi memiliki peluang yang lebih kecil, padahal sesungguhnya proses pertimbangan seleksi secara keseluruhan memperhatikan aspek SHUN maupun prestasi non akademik.

Solusi bijak terhadap permasalahan tersebut, PPDB dalam setiap sekolah memiliki pengelompokan pendaftar yang meliputi: (a) pendaftar dalam zonasi peserta didik reguler, (b) pendaftar dalam zonasi peserta didik tidak mampu, dan (c) peserta didik di luar zonasi. Ketiga kelompok tersebut memiliki sistem kuota yang berbeda-beda dengan ketentuan administrasi yang berbeda pula. Langkah itu akan menjadi keadilan bahwa proses seleksi dengan pertimbangan aspek ekonomi dan prestasi akan berbeda tempatnya dengan seleksi yang berdasar pada prestasi tanpa memperhatikan aspek ekonomi. Hal itu yang selama ini dilaksanakan pada perguruan tinggi antara program beasiswa tidak mampu atau sering dikenal beasiswa bidikmisi dengan program reguler.

Ketiga, pendekatan sistem kuota yang fleksibel. Ketentuan Permendikbud tentang PPDB memberikan acuan persentase seperti ketentuan penerimaan peserta didik yang tidak mampu minimal 20%. Jika dalam praktik di lapangan pada suatu sekolah pendaftar dalam kategori tidak mampu melebih batas yang ditentukan, maka panitia PPDB dapat memberikan arahan pada orangtua untuk mendaftar pada kelompok reguler (tanpa SKTM), atau mendaftar pada sekolah lainnya. Ataupun, sebaliknya jika pendaftar peserta didik tidak mampu belum memenuhi kuota yang ditentukan, maka dapat menambahkan secara fleksibel dari pendaftar reguler dengan ketentuan tertentu. Hal ini juga berlaku jika SKTM peserta didik tidak sesuai data lapangan, maka cukup dipindahkan ke program pembiayaan regular tanpa harus dikeluarkan dari sekolah atau dipidanakan.

Beberapa pertimbangan tersebut menjadi solusi terhadap kebijakan PPDB sistem zonasi, agar kita dapat memberikan pendidikan masyarakat yang lebih baik. Peserta didik yang memiliki latar belakang status ekonomi merupakan anugerah yang harus ditempatkan secara jujur dan berkeadilan. Bagi yang mereka yang tidak mampu untuk sekolah, maka pemerintah menjamin untuk memberikan pembiayaan secara penuh, dan jika peserta didik yang memiliki status ekonomi yang baik maka jangan diberi kesempatan untuk meminta surat keterangan tidak mampu.

Didi Nur Jamaludin, M.Pd dosen Jurusan Tarbiyah IAIN Kudus


(mmu/mmu)
Tulisan ini adalah kiriman dari pembaca detik, isi dari tulisan di luar tanggung jawab redaksi. Ingin membuat tulisan kamu sendiri? Klik di sini sekarang!
FOKUS BERITA: Ruwet PPDB Zonasi
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com