DetikNews
Kamis 18 Januari 2018, 21:41 WIB

Pencairan ADD Rawan Disalahgunakan, Kemenkeu Punya Solusinya

Sugeng Harianto - detikNews
Pencairan ADD Rawan Disalahgunakan, Kemenkeu Punya Solusinya Saat Kementerian Keuangan berkunjung ke Desa Kleco (Foto: Sugeng Harianto)
Madiun - Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) rawan penyalahgunaan, utamanya di tahun 2018 yang merupakan tahun pilkada. Untuk mengantisipasi penyalahgunaan itu, Kementerian Keuangan telah mengubah pola pencairan.

"Kami pastikan program cash padat karya tunai pada tahun ini kami ubah, yang biasanya 2 kali jadi 3 kali. Dari semula 60% pada bulan April kami cairkan yang 20% bulan Januari dan 40% bulan Maret," kata Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Budiarso kepada wartawan saat kunjungan launching BUMDes bersama BNI 46 di Desa Kleco, Kecamatan Mejayan, Kamis (18/1/2018).

Untuk pencairan tahap berikutnya, kata Budiarso, 40% yang semula pada bulan Agustus diajukan bulan Juli. Saat ini, kata Budiars,o baru ada 93 dari 434 daerah yang memenuhi persyaratan atau sekitar 25% yang telah menerima kucuran ADD tahun 2018 ini.

Sementara di Kabupaten Madiun sudah ada 63 Desa yang berkomitmen untuk dilakukan pendampingan oleh BNI.

"Di Madiun ada 63 desa yang sudah kerjasama untuk pendampingan. Ke depannya BNI akan melakukan kerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di desa," tutur Pgs CEO BNI Wilayah Malang Akbad Bachtiardi.

Salah satunya, melakukan pelatihan pengelolaan sampah di Unit Usaha BUMDes Sugihwaras. BNI 46 Madiun juga memberikan bantuan renovasi rumah desmigratif TKI di daerah yang berbasis TKI, seperti di Desa Kebonsari dan Desa Segulung.

Selain itu ada layanan community parenting seperti Taman Bacaan, Layanan Konseling, Rumah Belajar Anak bagi keluarga TKI yang ditinggalkan.

"Agar program ini berkesinambungan maka kami harapkan rumah desmigratif TKI ini bisa dijadikan sebagai salah satu unit usaha BUMDes. Sekaligus sebagai program Inovasi berbasis potensi Desa yang terintegrasi dengan Agen46 BNI. Sehingga, TKI yang akan berangkat bisa memanfaatkan layanan perbankan seperti buka rekening, kiriman uang dari luar negeri, beli pulsa, bayar PBB, PDAM, Tiket Pesawat, isi ulang e TOLL dll cukup di BUMDes yang ber Agen46 tersebut," ungkap Akbad.
(iwd/iwd)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed