DetikNews
Rabu 15 November 2017, 12:59 WIB

Buruh Kota Semarang Tuntut Upah Rp 2,7 Juta

Angling Adhitya Purbaya - detikNews
Buruh Kota Semarang Tuntut Upah Rp 2,7 Juta Foto: Angling Adhitya Purbaya/detikcom
Semarang - Lebih dari 1.000 orang dari berbagai aliansi buruh di Kota Semarang dan sekitarnya menggelar aksi unjuk rasa memadati depan kantor Gubernur Jawa Tengah di Jalan Pahlawan Semarang. Buruh Kota Semarang menuntut UMK 2018 sebesar Rp 2,7 juta.

Unjuk rasa yang dilakukan para buruh tersebut dimaksudkan untuk menolak PP nomor 78 tahun 2015 yang dianggap tidak sesuai untuk menentukan upah buruh. Berbagai spanduk penolakan pun dibentangkan dan satu keranda di letakkan di depan gerbang kantor Gubernur Jateng.

"Kami jelas menolak PP nomor 78," tegas Karmanto, koordinasi Aliansi Buruh Kota Semarang, Rabu (15/11/2017).

Menurutnya, PP 78/2015 tidak berdasar kebutuhan hidup layak (KHL) yang selama ini digunakan melainkan hanya berdasar inflasi dan pertumbuhan ekonomi saja padahal di UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan upah ditentukan melalui survey untuk menentukan KHL.

"PP itu sudah bertentangan dengan UU nomor 13 tahun 2003. Dipaksakan jika dilakukan di 2018," tandasnya.

Karmanto menjelaskan, buruh sudah melakukan survei di 5 pasar tradisional di Kota Semarang. Survei juga dilakukan meliputi kebutuhan pangan, sandang, kebutuhan perumahan, kesehatan, pendidikan, transportasi, rekreasi, dan tabungan. Mereka pun menuntut upah Rp 2,7 juta, sedangkan UMK Kota Semarang 2017 yaitu Rp 2,1 juta.

"Hasilnya, kami menuntut kenaikan upah minimum kota Semarang 2018 sebesar Rp 2.754.865," tandasnya.

"Upah Rp 2,3 juta (hasil dari PP 78/2015) bukan mensejahterakan," imbuh Karmanto.

Ia menjelaskan, aksi hari ini hanya sebuah awal. Rencananya hari Senin (20/11) mendatang buruh se Jawa Tengah akan menggelar aksi lebih besar di lokasi yang sama.

"Tanggal 20 November kami akan kepung dengan ratusan ribu buruh. Kami menekan supaya cabut PP 78," tegas Karmanto.

Selagi massa menggelar aksi, perwakilan mereka diperkenankan mauk dan ditemui oleh Asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat Sekda Provinsi Jateng, Edy Pramono dan Kepala Disnaker Provinsi Jateng, Wika Bintang.


(alg/bgs)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed