.webp)
Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben Gvir, tak berhenti membuat kontroversi. Terbaru, dia merayakan ulang tahun (ultah) dengan kue dihiasi gambar tali gantungan.
Gambar tali gantungan di kue tersebut menjadi referensi terhadap undang-undang (UU) hukuman mati yang diberlakukan baru-baru ini yang menargetkan tahanan Palestina. Tak hanya kue berhias gambar tali gantungan yang memicu kritik.
Kue perayaan ultah ke-50 Ben Gvir bergambar tali gantungan itu menarik perhatian publik dan menimbulkan kritik. Ben Gvir yang merupakan tokoh ultranasionalis Israel itu memang dikenal dikenal sebagai tokoh kontroversial.
Seperti dilansir The New Arab, Senin (4/5/2026), dalam rekaman video yang beredar online, terlihat Ben Gvir menghadiri pesta ultah untuk dirinya, dengan memegang kue yang mencantumkan ucapan dalam bahasa Ibrani.
"Selamat Menteri Ben Gvir. Terkadang mimpi menjadi kenyataan," demikian bunyi ucapan dalam kue ultah Ben Gvir.
Baca juga: Memahami UU Hukuman Mati Baru Israel |
Beberapa pengguna media sosial menyebut kue ultah itu merupakan hadiah dari istri Ben Gvir, Ayala.
Menurut The Times of Israel, pesta ultah itu sudah kontroversial setelah Ben Gvir mengundang para anggota Staf Komando Umum Kepolisian Israel, badan keamanan yang diawasi oleh kementeriannya. Dia dituduh menyalahgunakan kekuasaannya sebagai menteri.
Warganet ramai mengkritik perayaan ultah Ben Gvir yang memasuki usia paruh baya (midlife) atau juga sering disebut usia emas. Mereka mengkritik moralitas Ben Gvir.
"Ketika hasutan untuk membunuh tahanan Palestina menjadi 'kue ulang tahun', itu mengungkapkan mentalitas sebenarnya yang mengatur kebijakan pendudukan (Israel). Ini bukan hanya ekstremisme; ini adalah kemerosotan moral sepenuhnya," kritik salah satu pengguna media sosial X.
"Bahkan saat merayakan ulang tahun, dia menginginkan lebih banyak kematian. Sangat meresahkan," timpal pengguna media sosial X lainnya.
Israel Sahkan UU Hukuman Mati untuk Tahanan Palestina
Pada akhir Maret lalu, parlemen Israel mengesahkan undang-undang (UU) kontroversial yang memberlakukan hukuman mati bagi tahanan Palestina yang terbukti bersalah melakukan apa yang disebut sebagai "aksi teroris". UU tersebut didukung oleh Ben Gvir dan partainya, Otzma Yehudit.
UU ini berlaku bagi tahanan Palestina yang tinggal di area-area yang dikuasai Israel. Aturan tersebut menjadikan hukuman mati dengan metode hukuman gantung sebagai hukuman standar bagi tahanan Palestina asal Tepi Barat yang diduduki Israel, yang terbukti melakukan tindak pembunuhan terhadap warga Israel atau aksi terorisme.
UU itu dikecam keras oleh kelompok hak asasi manusia (HAM) Israel dan Palestina. Mereka menganggap undang-undang tersebut rasis, kejam, dan tidak akan mencegah warga Palestina melakukan tindakan melawan penjajahan.
UU tersebut menghadapi tantangan hukum di Mahkamah Agung Israel, dengan kelompok HAM terkemuka Israel mengumumkan telah mengajukan petisi ke Mahkamah Agung negara itu untuk menentang undang-undang itu.
Badan pengawas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga mengkritik UU tersebut melanggengkan diskriminasi rasial dan belum pernah terjadi sebelumnya, menciptakan sistem hukuman mati yang hanya berlaku untuk satu populasi di bawah pendudukan.
Mereka memperingatkan bahwa kerangka kerja seperti itu, yang menggabungkan hukuman mati dengan pengadilan militer dan jalur banding yang terbatas, menandai penyimpangan yang mengkhawatirkan dari norma-norma internasional yang lebih luas.
