.webp)
Para anggota DPR Amerika Serikat (AS) dari Partai Republik menggagalkan upaya Partai Demokrat untuk mengakhiri serangan AS terhadap Iran. Partai Republik di parlemen AS terus mencegah upaya-upaya untuk membatasi wewenang Presiden Donald Trump dalam perang melawan Iran.
Anggota DPR AS dari Partai Republik, Chris Smith, yang mewakili New Jersey, seperti dilansir Reuters dan Al Arabiya, Jumat (10/4/2026), memimpin sesi "pro forma" singkat pada Kamis (9/4) dan mengakhirinya sebelum sekelompok politisi Partai Demokrat mengesahkan resolusi tersebut dengan persetujuan mutlak.
Resolusi yang diajukan Partai Demokrat dalam parlemen itu menyerukan penghentian operasi militer AS terhadap Iran.
Meskipun tindakan pada Kamis (9/4) itu sebagian besar bersifat simbolis, para pemimpin Partai Demokrat dalam DPR dan Senat AS telah berjanji untuk kembali memaksakan pemungutan suara soal pembatasan wewenang perang ketika mereka kembali dari reses pekan depan.
Anggota parlemen AS dari Partai Demokrat telah mencoba dan berulang kali gagal, dalam beberapa bulan terakhir, untuk meloloskan resolusi tentang pembatasan wewenang perang untuk memaksa Trump mendapatkan izin parlemen sebelum meluncurkan operasi militer, baik di Venezuela maupun Iran.
Ancaman yang dilontarkan Trump terhadap Iran pada awal pekan ini soal "seluruh peradaban akan mati" semakin meningkatkan kekhawatiran di kalangan Partai Demokrat. Puluhan anggota parlemen AS dari Partai Demokrat menyerukan pencopotan Trump dari jabatannya sebagai Presiden AS.
Konvensi Jenewa tahun 1949, tentang perilaku kemanusiaan dalam perang, melarang serangan terhadap lokasi-lokasi yang dianggap penting bagi warga sipil.
"Mengancam genosida bukanlah taktik negosiasi," kata anggota DPR AS dari Partai Demokrat, Sara Jacobs, yang mewakili California, dalam konferensi pers di luar Gedung Capitol, Washington DC, setelah digelarnya sesi "pro forma" singkat karena parlemen AS sedang reses Paskah selama dua minggu.
Trump mengumumkan dirinya menyetujui gencatan senjata selama dua minggu dengan Iran pada Selasa (7/4), kurang dari dua jam sebelum tenggat waktu yang dia tetapkan untuk serangan besar-besaran terhadap Teheran.
Gedung Putih, dalam pembelaannya, mengatakan tindakan Trump sah dan sesuai dengan haknya sebagai panglima tertinggi AS untuk melindungi negara tersebut, dengan memerintahkan operasi militer terbatas.
Partai Republik memegang mayoritas tipis atas Partai Demokrat pada DPR dan Senat AS, serta hampir secara bulat mendukung semua kebijakannya. Meskipun Konstitusi AS menetapkan bahwa Kongres, bukan presiden, yang dapat menyatakan perang, pembatasan itu tidak berlaku untuk operasi jangka pendek atau jika negara menghadapi ancaman langsung.
Tonton juga video "Mojtaba Khamenei Sebut Iran Tak Ingin Perang, Tapi Ogah Tunduk!"
