.webp)
Utusan Palestina untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Riyad Mansour, menyerukan kepada komunitas internasional untuk menghentikan langkah Israel yang ingin menguasai Tepi Barat. Sebab, upaya Israel itu dinilai merampas tanah rakyat Palestina.
Mansour mengatakan Palestina sedang "memobilisasi" secara diplomatik melawan upaya Israel yang "ilegal". Hal itu disampaikan Mansour saat didampingi perwakilan negara-negara Arab dan mayoritas Muslim, di markas besar PBB di New York.
"Kami berharap dan mengharapkan bahwa mitra-mitra berpengaruh... (akan) menghentikan Israel dari pelanggaran hukum internasional dan kehendak seluruh komunitas bangsa-bangsa ini," kata Mansour dilansir Aljazeera, Rabu (11/2/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Beberapa hari lalu, Mansour juga menyoroti meningkatnya dukungan internasional untuk perjuangan Palestina melawan pendudukan Israel, menekankan bahwa Palestina "tidak sendirian".
"Ini memiliki kedalaman Arab, kedalaman Islam, dan kami juga memiliki banyak teman lain yang akan maju untuk menyatakan posisi mereka terkait masalah khusus ini," katanya kepada wartawan.
Kabinet keamanan Israel pada Minggu (8/2) menyetujui langkah-langkah yang akan mempermudah Israel untuk merebut tanah Palestina dan membeli properti secara langsung di Tepi Barat yang diduduki, sekaligus memperluas kendali militer Israel di sana.
Israel merebut Tepi Barat dan Yerusalem Timur pada tahun 1967 dan telah membangun pemukiman di sana yang melanggar hukum internasional, yang melarang kekuatan pendudukan untuk memindahkan "sebagian dari penduduk sipilnya sendiri ke wilayah yang didudukinya".
Resolusi PBB berulang kali menyatakan pendudukan Israel ilegal. Pada tahun 2024, Mahkamah Internasional memutuskan bahwa pemukiman Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur, "dan rezim yang terkait dengannya", "melanggar hukum internasional".
Respons Israel
Para pejabat Israel secara terang-terangan juga telah mengakui bahwa langkah-langkahnya saat ini bertujuan untuk mencaplok Tepi Barat dan mencegah pembentukan negara Palestina.
Menteri Energi dan Infrastruktur Eli Cohen, anggota partai Likud Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, mengatakan bahwa langkah-langkah untuk memperketat kendali Israel atas Tepi Barat mewakili "kedaulatan de facto" atas wilayah tersebut.
Negara-negara di seluruh dunia telah mengutuk tindakan Israel, tetapi belum ada konsekuensi atau sanksi internasional yang berarti terhadap negara tersebut atas pelanggaran yang dilakukannya terhadap Palestina.
OKI Kecam Israel
Duta Besar Turki untuk PBB, Ahmet Yildiz, yang menjadi bagian Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mengecam langkah-langkah Israel. OKI menilai Israel memaksakan kedaulatannya di wilayah Palestina.
"Kelompok OKI mengutuk keras keputusan dan tindakan ilegal Israel yang bertujuan untuk memaksakan kedaulatan Israel yang melanggar hukum, memperkuat aktivitas pemukiman, dan memberlakukan realitas hukum dan administratif baru di Tepi Barat yang diduduki," ucap Ahmet membacakan sikap OKI.
"Kami menyatakan bahwa kebijakan ekspansionis Israel dan tindakan ilegal yang dilakukan oleh pemerintah Israel di Tepi Barat yang diduduki hanya akan memicu kekerasan dan konflik di kawasan tersebut," imbuhnya.
Upaya Israel untuk memperketat kendali atas Tepi Barat terjadi beberapa hari sebelum kunjungan Netanyahu ke Amerika Serikat, yang secara resmi dimulai pada hari Rabu. Presiden AS Donald Trump, pendukung setia Israel, sebelumnya telah menyatakan penentangannya terhadap aneksasi Tepi Barat yang diduduki.
Lihat juga Video Tentara Israel Lindas Warga Palestina yang Sedang Salat di Tepi Barat
