.webp)
Militer Israel memperkenalkan sistem teknologi baru untuk menerapkan pembatasan pergerakan di wilayah Tepi Barat, yang berlaku baik untuk warga Israel maupun warga Palestina. Langkah ini diklaim oleh media Tel Aviv bertujuan untuk mengendalikan aksi kekerasan para pemukim Israel yang meningkat.
Militer Israel mengatakan dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP, Selasa (6/1/2026), keputusan ini memungkinkan pasukan keamanan "untuk memasang perangkat pemantauan teknologi pada individu-individu yang dikenai perintah administratif yang membatasi pergerakan mereka di dalam (Tepi Barat)".
Sistem tersebut, menurut militer Israel, akan memungkinkan pemantauan untuk "pelanggaran terhadap perintah pembatasan ini".
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Langkah ini diadopsi setelah adanya permintaan dari kepala badan keamanan domestik Shin Bet, David Zini, sebagai tanggapan atas meningkatnya aksi kekerasan oleh para pemukim Israel terhadap warga Palestina di Tepi Barat, seperti yang dilaporkan oleh televisi lokal Israel, Channel 12.
Alat pemantauan yang digunakan, menurut laporan televisi lokal Israel, adalah gelang elektronik.
Menanggapi pertanyaan AFP, militer Israel mengatakan bahwa langkah pemantauan itu akan diterapkan kepada warga Israel dan warga Palestina secara sama.
Israel telah menduduki Tepi Barat sejak tahun 1967 silam, dan sekarang lebih dari 500.000 warga Israel tinggal di wilayah tersebut, bersama dengan sekitar 3 juta penduduk Palestina.
Militer Israel mengatakan bahwa tindakan melepas alat pemantauan apa pun "merupakan pelanggaran, yang dapat berujung pada proses pidana".
Honenu, sebuah organisasi bantuan hukum Israel yang membantu tahanan dari komunitas pemukim sayap kanan, mengecam keputusan tersebut dan mengatakan akan mengajukan banding.
Dalam pernyataan via media sosial X, mereka mengutip salah satu pengacaranya yang mengatakan bahwa itu merupakan "langkah yang tidak demokratis yang mengingatkan pada perilaku rezim yang menindas".
Perintah pembatasan administratif melarang tersangka yang tinggal di Tepi Barat untuk pergi ke area tertentu atau berkomunikasi dengan orang-orang tertentu.
Tindakan yang lebih keras, yang dikenal sebagai penahanan administratif, memungkinkan pasukan keamanan Israel untuk menahan tersangka di Tepi Barat, baik warga Israel maupun warga Palestina, hingga enam bulan tanpa dakwaan.
Setelah menjabat pada November 2024, Menteri Pertahanan Israel Katz menghapus penggunaan tindakan itu untuk warga Israel, tetapi masih memberlakukannya untuk warga Palestina.
Tindak kekerasan semakin meningkat di Tepi Barat sejak perang berkecamuk di Jalur Gaza pada Oktober 2023. Menurut penghitungan AFP yang didasarkan pada data Kementerian Kesehatan Palestina, tentara dan pemukim Israel telah menewaskan lebih dari 1.000 warga Palestina, termasuk militan, di Tepi Barat.
Simak juga Video Menhan Israel: Kami Tak Akan Sepenuhnya Menarik Diri dari Gaza
