Israel Setop Pembangunan Permukiman Yahudi di Yerusalem Timur

Novi Christiastuti - detikNews
Selasa, 07 Des 2021 16:09 WIB
FILE - A woman and her child walk on a pedestrian ramp to the Qalandia checkpoint to the West Bank from Jerusalem, next to the site where Israel planned to build a massive Jewish settlement on the site of a long-abandoned airport, Nov. 24, 2021. An Israeli monitoring group said Monday, Dec. 6, 2021, that Jerusalem municipal officials have frozen plans to build a large Jewish settlement at the abandoned airport in east Jerusalem in the wake of heavy U.S. opposition to the project. (AP Photo/Maya Alleruzzo, File)
Lokasi proyek pembangunan permukiman Yahudi yang kontroversial di Yerusalem Timur (AP Photo/Maya Alleruzzo, File)
Yerusalem -

Otoritas Israel membekukan rencana pembangunan permukiman Yahudi besar yang kontroversial di sebuah bandara tak terpakai yang ada di Yerusalem Timur. Keputusan ini diambil setelah Amerika Serikat (AS), sekutu dekat Israel, menolak keras proyek permukiman Yahudi bernama Atarot tersebut.

Seperti dilansir Associated Press, Selasa (7/12/2021), proyek permukiman Atarot itu mencakup pembangunan 9.000 unit rumah yang dipasarkan untuk warga ultra-Ortodoks Yahudi. Proyek itu berlokasi di area terbuka sebelah tiga komunitas Palestina yang padat penduduk, salah satunya di belakang pembatas Israel yang kontroversial.

Komisi perencanaan pada otoritas kota Yerusalem menyatakan pihaknya terkesan dengan proyek tersebut, namun juga menyatakan bahwa survei dampak lingkungan harus dilakukan terlebih dulu sebelum izin pembangunan diberikan.

Wakil Wali Kota setempat, Fleur Hassan-Nahoum, menyatakan bahwa prosesnya diperkirakan memakan waktu sekitar setahun.

Kelompok anti-permukiman, Peace Now, meluncurkan kampanye publik menentang rencana pembangunan itu dengan mengutip usulan lokasi yang dinilai bermasalah.

"Mari berharap mereka menggunakan waktu ini untuk memahami betapa tidak logisnya rencana ini bagi pembangunan Yerusalem dan seberapa besar hal itu merusak peluang perdamaian," sebut salah satu peneliti Peace Now, Hagit Ofran.

Pada Senin (6/12) waktu setempat, Menteri Luar Negeri Israel, Yair Lapid, mengindikasikan pemerintah Israel tidak terburu-buru menyetujui rencana pembangunan itu. Lapid menyatakan rencana itu membutuhkan persetujuan pemerintah nasional, dengan 'konsensus penuh' dari berbagai partai dalam koalisi pemerintahan.

"Ini akan ditangani di tingkat nasional dan kita tahu bagaimana menghadapinya. Ini merupakan sebuah proses dan akan memastikan itu tidak akan berubah menjadi konflik dengan pemerintahan (AS)," ucapnya.