Arab Saudi Tangkap 172 Orang Atas Tuduhan Korupsi Lembaga Pemerintah

Mutia Safira - detikNews
Senin, 08 Nov 2021 17:50 WIB
ilustrasi penjara
ilustrasi (Foto: andi saputra)
Jakarta -

Otoritas Pengawasan dan Anti-Korupsi Arab Saudi mengumumkan penangkapan 172 orang atas tuduhan terkait korupsi keuangan dan administrasi di lembaga-lembaga pemerintah.

Penangkapan itu diberitakan oleh media lokal Al Ekhbariya dan Arab News, Senin (8/11/2021). Otoritas Pengawasan dan Anti-Korupsi mengumumkan melalui akun Twitternya bahwa pihaknya telah melakukan 6.061 pengawasan dalam satu bulan dan menyelidiki 512 orang yang terlibat dalam tindakan korupsi administratif dan keuangan.

Badan anti-korupsi Saudi tersebut berhasil menangkap 172 orang atas tuduhan suap, pemalsuan, penyalahgunaan jabatan serta penyalahgunaan kekuasaan. Kejahatan tersebut terdeteksi di beberapa lembaga, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup, Air dan Pertanian, Kementerian Pertahanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Garda Nasional Saudi, Komisi untuk Promosi Kebajikan dan Pencegahan Kejahatan serta Komisi Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan.

Badan anti-korupsi tersebut mengatakan bahwa prosedur hukum sedang dilakukan pada tahap persiapan untuk membawa para tersangka ke pengadilan. Badan tersebut juga menyerukan kontribusi masyarakat dalam melaporkan kecurigaan korupsi keuangan atau administrasi guna melindungi kepentingan umum.

Lebih lanjut, disebutkan Arab Saudi telah mencapai banyak keberhasilan dalam upaya anti-korupsi skala lokal maupun internasional. Upaya itu disebut merupakan bagian dari sikap tanpa toleransi terhadap kegiatan ilegal di jabatan publik. Otoritas terus memberlakukan tindakan hukum terhadap individu yang melakukan pelanggaran profesional dengan menyalahgunakan kekuasaan mereka.

Salah satu pendekatan strategis untuk melawan korupsi yang baru-baru ini dilakukan adalah menyelenggarakan lokakarya dengan Garda Nasional Saudi, yang ditujukan untuk mendeteksi dan melaporkan kegiatan mencurigakan atau melanggar hukum di kantor-kantor pemerintahan.

(ita/ita)