PBB Khawatir Kekuasaan Militer di Myanmar, Dukung Demokrasi Rakyat

Arief Ikhsanudin - detikNews
Kamis, 30 Sep 2021 03:46 WIB
Sekjen PBB, Antonio Guterres
Antonio Guterres (Getty Images/Pool)
Jakarta -

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merilis tanggapan soal kudeta Myanmar. Sekretariat Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan tanggapan 'mendesak' untuk kudeta yang terjadi pada 1 Februari tersebut.

Dilansir AFP, laporan baru tersebut dirilis oleh PBB pada Rabu (29/9/2021). Dalam dokumen tentang Situasi Hak Asasi Manusia Muslim Rohingya dan Minoritas Lainnya di Myanmar, Sekjen PBB khawatir soal cengkeraman militer atas kekuasaan akan menjadi sulit untuk dilawan.

"Sangat mendesak untuk meningkatkan tanggapan internasional dan regional terpadu untuk membantu mengembalikan Myanmar ke jalur reformasi demokrasi," katanya dalam dokumen tertanggal 31 Agustus itu.

Tidak ada penjelasan, kenapa dokumen itu baru dipublikasikan sekarang, Setelah satu bulan ditandatangani. Naskah tersebut disetujui oleh 119 negara, dengan 31 negara abstain termasuk China, dan satu negara yaitu Belarus menentang.

"(Upaya Internasional) harus disertai dengan pembebasan Presiden Win Myint, Penasehat Negara Aung San Suu Kyi, dan pejabat pemerintahan lainnya," kata Guterres.

Bantuan kemanusiaan pun perlu diberikan kepada Myanmar. Khususnya bagi kalangan minoritas di Myanmar.
"Akses dan bantuan kemanusiaan segara, terutama bagi komunitas yang rentan, diantanya muslim Rohingya, banyak diantara mereka tinggal di pengasingan di Bangladesh dan di tempat lain," katanya

"Peluang untuk mencegah militer memperkuat kekuasaannya bisa menyempit," dan mendukung "aspirasi demokrasi rakyat Myanmar," ujarnya.

(aik/aik)