Panas! Pakistan-India Cekcok Soal Ekstremisme di Sidang Umum PBB

Novi Christiastuti - detikNews
Sabtu, 25 Sep 2021 13:25 WIB
In this image taken from video provided by UN Web TV, Imran Khan, Prime Minister of Pakistan, remotely addresses the 76th session of the United Nations General Assembly in a pre-recorded message, Friday Sept. 24, 2021 at UN headquarters. (UN Web TV via AP)
PM Pakistan, Imran Khan, saat berpidato secara virtual dalam Sidang Umum PBB (UN Web TV via AP)
Islamabad -

Pakistan dan India terlibat cekcok sengit dalam forum Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Perdana Menteri (PM) Pakistan, Imran Khan, menuduh India mempraktikkan 'pemerintahan teror' terhadap warga Muslim, yang langsung memicu reaksi keras dari diplomat India.

Seperti dilansir AFP, Sabtu (25/9/2021), meskipun Pakistan sering mencela India dalam forum dunia, pidato PM Khan dalam Sidang Umum PBB pada Jumat (24/9) waktu setempat tetap sangat mencolok saat dia menuduh PM India, Narendra Modi, berencana untuk 'membersihkan India dari Muslim'.

"Bentuk Islamofobia terburuk dan paling luas sekarang menguasai India," sebut PM Khan dalam pidatonya secara virtual dalam forum Sidang Umum PBB.

"Ideologi Hindutva (bentuk dominan nasionalisme Hindu-red) yang dipenuhi kebencian, yang disebarkan oleh rezim fasis RSS-BJP, telah memicu ketakutan dan kekerasan terhadap 200 juta orang dalam komunitas Muslim di India," ujarnya.

PM Khan merujuk pada Partai Bharatiya Janata (BJP) yang menaungi PM Modi, dan gerakan Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) yang merupakan afiliasinya. RSS merupakan gerakan revivalis Hindu berusia seabad dengan komponen paramiliter.

Di bawah PM Modi, India mencabut status negara bagian Kashmir, satu-satunya wilayah mayoritas Muslim, dan meloloskan undang-undang kewarganegaraan untuk warga Kashmir yang oleh para pengkritik disebut diskriminatif.

Berbicara pada hari yang sama saat PM Modi berkunjung ke Gedung Putih, PM Khan menuduh bahwa kepentingan komersial senilai miliaran dolar Amerika memampukan India untuk 'melepaskan diri dari pelanggaran hak asasi manusia dengan impunitas penuh'.