PM Malaysia Sebut Pencabutan Darurat Corona Sesuai Ketentuan Hukum

Arief Ikhsanudin - detikNews
Kamis, 29 Jul 2021 23:01 WIB
Presiden Partai Pribumi Malaysia Bersatu Muhyiddin Yassin diangkat sebagai Perdana Menteri Malaysia. Ia gantikan Mahathir Mohamad yang sebelumnya undurkan diri.
Foto: PM Malaysia Muhyiddin Yassin (AP Photo)
Kuala Lumpur -

Raja Malaysia atau Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa kecewa dengan pencabutan status darurat virus Corona (COVID-19). PM Malaysia Muhyiddin Yassin menyebut kebijakan itu telah sesuai ketentuan hukum.

Kantor PM Malaysia merilis penyataan Muhyiddin yang menyebut tidak perlu ada pemungutan suara parlemen tentang kebijakan tersebut.

"Pemerintah berpandangan bahwa semua tindakan yang diambil ini tertib dan sesuai dengan ketentuan hukum dan konstitusi federal," katanya, seperti dilansir AFP, Kamis (29/7/2021).

Selain itu, Muhyidin juga meminta agar masyarakat tetap tenang. Sementara itu, Wakil Perdana Menteri Ismail Sabri Yakoob, mengklaim pemerintahannya masih mendapat dukungan lebih dari 110 anggota parlemen dari 222 kursi di majelis rendah.

Diketahui, PM Malaysia Muhyiddin menghadapi tekanan yang meningkat dalam beberapa pekan terakhir dengan partai terbesar dalam koalisinya, Organisasi Nasional Melayu Bersatu, menarik dukungan.

Sebelumnya, Raja Malaysia, Al-Sultan Abdullah, mengecam pemerintahan PM Muhyiddin yang dianggap menyesatkan parlemen soal pencabutan aturan darurat virus Corona (COVID-19). Istana Negara mengonfirmasi bahwa Al-Sultan Abdullah tidak memberikan persetujuan untuk pencabutan aturan darurat itu dan menyampaikan 'kekecewaan besar' terhadap pemerintahan PM Muhyddin.

Istana Negara menyebut keputusan pemerintah mencabut aturan darurat tanpa izin Raja Malaysia itu 'tidak akurat dan membingungkan anggota parlemen'. Tergolong tidak biasa bagi Raja Malaysia yang sangat dihormati di negara mayoritas Muslim itu untuk berbicara terang-terangan dengan nada keras menentang pemerintah.

Pengawas Rumah Tangga Istana Negara Malaysia, Datuk Ahmad Fadil Shamdussin, menyebut wewenang untuk memberlakukan dan mencabut aturan darurat ada pada Yang di-Pertuan Agong. Wewencan itu secara jelas dinyatakan pada pasal 150 ayat 2(b) dan pasal 150 ayat (3) pada Konstitusi Federal.

"Terkait hal ini, Yang Mulia menyatakan kekecewaan atas pernyataan 26 Juli di parlemen bahwa pemerintah telah mencabut seluruh Aturan Darurat yang diumumkan Raja pada masa darurat, meskipun Yang Mulia belum menyetujui pencabutan itu," ucap Ahmad Fadil dalam pernyataannya.

Tak hanya itu, dia mengungkap Raja Malaysia juga menyampaikan kekesalan besar karena usulannya agar pencabutan Aturan Darurat diajukan dan dibahas dalam parlemen, tidak dilaksanakan.

"Usulan Yang Mulia telah disetujui sebelumnya dalam rapat virtual pada 24 Juli dengan Menteri pada Departemen Perdana Menteri (Urusan Parlemen dan Hukum) Datuk Seri Takiyuddin Hassan dan Jaksa Agung Tan Sri Idrus Harun," sebut Ahmad Fadil.

"Yang Mulia menekankan bahwa pernyataan yang disampaikan Menteri Urusan Parlemen pada 26 Juli tidak akurat dan telah membingungkan Dewan Rakyat," imbuhnya.

Lihat Video: Malaysia Putuskan Keadaan Darurat Covid-19 Berakhir 1 Agustus

[Gambas:Video 20detik]



(aik/idn)