Round-Up

Petaka PM Malaysia Sebab Cabut Izin Darurat Corona Tanpa Izin Raja

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 29 Jul 2021 21:50 WIB
PM ke-8 Malaysia Muhyiddin Yassin
Foto: PM Malaysia Muhyiddin Yassin (Channel News Asia from Bernama)
Kuala Lumpur -

Raja Malaysia atau Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa kecewa besar terhadap PM Malaysia Muhyiddin Yassin. Bagaimana tidak? Pemerintah Malaysia di bawah perintah Muhyiddin Yassin mencabut enam aturan darurat terkait pandemi Corona (COVID-19) tanpa raja.

Seperti dilansir The Star, Kamis (29/7/2021), ternyata pencabutan juga tanpa melewati proses pembahasan di dalam parlemen. Keputusan pencabutan tanpa pembahasan itulah yang kemudian, seperti dilaporkan Kerajaan Malaysia, mengaggetkan Al-Sultan Abdullah.

Sementara itu, Pengawas Rumah Tangga Istana Negara Malaysia, Datuk Ahmad Fadil Shamdussin, menyebut wewenang untuk memberlakukan dan mencabut aturan darurat ada pada Yang di-Pertuan Agong. Wewencan itu secara jelas dinyatakan pada pasal 150 ayat 2(b) dan pasal 150 ayat (3) pada Konstitusi Federal.

"Terkait hal ini, Yang Mulia menyatakan kekecewaan atas pernyataan 26 Juli di parlemen bahwa pemerintah telah mencabut seluruh Aturan Darurat yang diumumkan Raja pada masa darurat, meskipun Yang Mulia belum menyetujui pencabutan itu," ucap Ahmad Fadil dalam pernyataannya.

Tak hanya itu, dia mengungkap Raja Malaysia juga menyampaikan kekesalan besar karena usulannya agar pencabutan Aturan Darurat diajukan dan dibahas dalam parlemen, tidak dilaksanakan.

"Usulan Yang Mulia telah disetujui sebelumnya dalam rapat virtual pada 24 Juli dengan Menteri pada Departemen Perdana Menteri (Urusan Parlemen dan Hukum) Datuk Seri Takiyuddin Hassan dan Jaksa Agung Tan Sri Idrus Harun," sebut Ahmad Fadil.

"Yang Mulia menekankan bahwa pernyataan yang disampaikan Menteri Urusan Parlemen pada 26 Juli tidak akurat dan telah membingungkan Dewan Rakyat," imbuhnya.

Kemudian Ahmad Fadil menyebut bahwa Raja Malaysia juga merasa pencabutan aturan darurat di Malaysia terkesan tergesa-gesa dan membingungkan sebab tidak melalui pembahasan di parlemen sesuai aturan hukum yang ada.

"Yang di-Pertuan Agong merasa bahwa pencabutan Aturan (Darurat) tergesa-gesa dan pernyataan yang bertentangan dan membingungkan yang disampaikan di parlemen tidak menghormati prinsip penegakan hukum. Itu juga tidak menghormati fungsi dan wewenang Yang Mulai sebagai kepala negara, seperti diabadikan dalam Konstitusi Federal," tegasnya.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

Lihat juga Video: Malaysia Putuskan Keadaan Darurat Covid-19 Berakhir 1 Agustus

[Gambas:Video 20detik]