Ebrahim Raisi Jadi Presiden Iran, Israel Wanti-wanti soal Nuklir

Syahidah Izzata Sabiila - detikNews
Minggu, 20 Jun 2021 14:18 WIB
Ebrahim Raisi, a candidate in Irans presidential elections waves to the media after casting his vote at a polling station in Tehran, Iran Friday, June 18, 2021. Iran began voting Friday in a presidential election tipped in the favor of a hard-line protege of Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei, fueling public apathy and sparking calls for a boycott in the Islamic Republic. (AP Photo/Ebrahim Noroozi)
Presiden terpilih Iran, Ebrahim Raisi (Foto: AP Photo/Ebrahim Noroozi)
Tel Aviv -

Israel memperingatkan masyarakat internasional agar waspada usai terpilihnya Presiden Baru Iran, Ebrahim Raisi. Raisi dikenal sebagai sosok yang berkomitmen pada perkembangan program nuklir Iran.

"Terpilihnya Raisi menggambarkan niat jahat Iran yang sebenarnya, dan seharusnya memicu keprihatinan serius di antara komunitas internasional", tulis juru bicara kementerian luar negeri Israel, Lior Haiat di Twitter seperti dilansir dari AFP, Minggu (20/6/2021).

"Iran telah memilih presidennya yang paling ekstremis hingga saat ini", lanjut Lior Haiat usai pemungutan suara berlangsung di Iran Jumat (18/6) lalu.

Diketahui Israel menjadi salah satu negara yang sangat keras menentang kesepakatan nuklir 2015, yang dilakukan Iran dan sejumlah negara-negara kekuatan dunia. Kesepakatan itu menawarkan keringanan sanksi untuk Iran jika membatasi program nuklirnya.

Menurut Israel, kesepakatan nuklir yang sempat ditarik di masa kepemimpinan Donald Tump itu bisa mendukung Iran untuk mengembangkan senjata nuklir. Meski begitu, Iran selalu membantah tuduhan berbagai pihak.

Perdana Menteri Israel Naftali Bennett yang baru dilantik juga menyuarakan peringatan soal kesepakatan nuklir. Menurutnya, upaya untuk menghidupkan kembali kesepakatan itu merupakan "kesalahan yang akan memberikan legitimasi kepada salah satu rezim paling gelap".

Pelaksanaan pilpres Iran diwarnai oleh aksi boikot sehingga banyak pemilih yang kecewa dengan para capres. Diketahui bahwa Dewan Wali, sebuah badan pemeriksa konstitusional yang beranggotakan 12 orang di bawah Khamenei, melarang ratusan kandidat termasuk kalangan reformis dan mereka yang sealiran dengan Hassan Rouhani untuk mencalonkan diri dalam pilpres ini.

Rouhani sendiri tidak dapat mencalonkan diri lagi setelah menjalani dua periode masa jabatan empat tahun berturut-turut.

Sementara itu, pemerintahan baru Iran nantinya harus menghadapi krisis ekonomi yang diperburuk oleh pandemi virus Corona (COVID-19), menyerukan reformasi konstitusional dan menjawab pertanyaan yang bermunculan soal rencana suksesi Khamenei. Iran juga tengah terlibat perundingan dengan Amerika Serikat (AS) untuk membangkitkan kembali kesepakatan nuklir tahun 2015.

Simak juga Video: Bentrokan Warga Palestina dan Polisi Israel di Kompleks Al-Aqsa, 3 Orang Terluka

[Gambas:Video 20detik]



(izt/imk)