Sidang Kasus Penggusuran Palestina yang Picu Bentrok Al-Aqsa Ditunda

Novi Christiastuti - detikNews
Senin, 10 Mei 2021 09:23 WIB
The Star of David and an Israeli flag are seen on top of a house in the Sheikh Jarrah neighbourhood of occupied east Jerusalem on May 5, 2021. - Israeli Jews backed by courts have taken over houses in Sheikh Jarrah in east Jerusalem on the grounds that Jewish families lived there before fleeing in Israels 1948 war for independence. The claimants seek to evict a total of 58 more Palestinians, according to the watchdog group Peace Now, and  Israels Supreme Court is set to announce a decision for four of those families on May 6, 2021. (Photo by Emmanuel DUNAND / AFP)
Bendera Israel dikibarkan di atap salah satu rumah di wilayah Sheikh Jarrah, Yerusalem Timur (AFP/EMMANUEL DUNAND)

Banyak pengungsi tinggal di wilayah tersebut setelah melarikan diri dari militer Zionis di wilayah-wilayah lainnya yang sekarang disebut Israel. Dalam perang tahun 1967 silam, Israel mencaplok Yerusalem Timur dan menganeksasinya -- langkah yang ditentang komunitas internasional.

Awal tahun ini, sebuah pengadilan distrik Yerusalem menjatuhkan putusan yang menguntungkan para pemukim Yahudi yang mengklaim tanah-tanah di Sheikh Jarrah, yang sekarang menjadi tempat tinggal bagi 30 keluarga Palestina -- dari yang tadinya hanya empat keluarga Palestina.

Dalam gugatannya, pemukim Yahudi mengklaim keluarga mereka kehilangan tanah itu saat perang yang berujung pembentukan Israel tahun 1948 silam -- konflik yang juga membuat ratusan ribu warga Palestina kehilangan rumah mereka.

Namun keluarga-keluarga Palestina yang digugat menyediakan bukti bahwa rumah mereka diperoleh dari otoritas Yordania yang menguasai Yerusalem Timur antara tahun 1948 hingga 1967 silam. Otoritas Yordania bahkan melakukan intervensi dalam kasus ini, dengan menyediakan dokumen untuk mendukung klaim keluarga Palestina.

Terhadap putusan pengadilan, Palestina berpendapat bahwa undang-undang yang berlaku diskriminatif, yang berarti mereka tidak bisa lagi mengklaim properti mereka di wilayah yang sekarang disebut sebagai Israel.

Pengacara yang mewakili keluarga-keluarga Palestina itu, Hosni Abu Hussein, menuduh para pemukim Yahudi itu melakukan penipuan.

"Pendaftaran tanah atas nama asosiasi permukiman terjadi melalui penipuan, berkolusi dengan komisioner properti publik dan pihak pencatat tanah Israel," ucapnya kepada AFP.

Halaman

(nvc/ita)