Selandia Baru Sebut Pelanggaran HAM Parah Terjadi pada Uighur

Rita Uli Hutapea - detikNews
Rabu, 05 Mei 2021 14:56 WIB
Pemerintah China dikabarkan ambil sejumlah langkah untuk tekan jumlah populasi etnis Uighur. Mulai dari memaksa wanita Uighur gunakan kontrasepsi hingga aborsi.
Foto: AP Photo
Jakarta -

Parlemen Selandia Baru dengan suara bulat menyatakan pada hari Rabu (5/5) bahwa pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang parah sedang terjadi terhadap warga Uighur di wilayah Xinjiang, China. Kedutaan Besar China pun geram dan mengecam langkah tersebut sebagai campur tangan dalam urusan dalam negerinya.

Semua partai membahas dan mendukung mosi dari Partai ACT yang lebih kecil di Selandia Baru, tetapi hanya setelah mosi itu direvisi untuk menghilangkan kata "genosida" dari teks.

Di parlemen, wakil pemimpin ACT, Brooke van Velden, mengatakan dia harus menyisipkan kalimat "pelanggaran berat hak asasi manusia" untuk mendapatkan persetujuan dari Partai Buruh yang berkuasa, yang dipimpin oleh Perdana Menteri Jacinda Ardern.

"Hati nurani kami menuntut bahwa jika kami yakin ada genosida, kami harus mengatakannya," ujar Van Velden seperti dilansir Reuters dan Channel News Asia, Rabu (5/5/2021).

China, yang menyangkal semua tuduhan pelanggaran hak asasi di wilayah Xinjiang, menyatakan "ketidakpuasan yang kuat dan penentangan yang kuat" terhadap mosi tersebut. Demikian disampaikan Kedutaan China di Wellington dalam sebuah pernyataan.

"Menggunakan masalah terkait Xinjiang untuk menekan China adalah sia-sia dan hanya akan merusak rasa saling percaya antara kedua belah pihak," kata kedutaan, menyebut langkah itu merupakan campur tangan besar dalam urusan dalam negeri.

Menteri Luar Negeri Selandia Baru Nanaia Mahuta membela keputusan pemerintah untuk tidak menggunakan istilah "genosida".

"Ini bukan karena kurangnya perhatian," tutur Mahuta. "Genosida adalah kejahatan internasional yang paling parah dan keputusan hukum formal hanya boleh dicapai setelah penilaian yang ketat atas dasar hukum internasional," imbuhnya.

Dia menambahkan bahwa Selandia Baru, bersama dengan negara-negara lain, akan terus menyerukan China untuk memberikan akses yang signifikan dan tidak terbatas ke badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan pengamat independen lainnya untuk memastikan situasi di Xinjiang.

Sebelumnya, negara-negara seperti Amerika Serikat dan Kanada telah menyatakan tindakan China di Xinjiang sebagai genosida.

(ita/ita)