Panggil Dubes, Turki Minta PM Italia Cabut Komentar Erdogan 'Diktator'

Novi Christiastuti - detikNews
Jumat, 09 Apr 2021 13:10 WIB
Italys new prime minister, former European Central Bank President Mario Draghi addresses the media on February 12, 2021 following a meeting with Italys President at the Quirinale presidential palace in Rome. - The 73-year-old economist formed a new national unity government to replace Giuseppe Contes centre-left coalition, which collapsed one month ago, leaving the country rudderless in an unprecedented crisis. (Photo by YARA NARDI / POOL / AFP)
PM Italia, Mario Drgahi (dok. AFP/YARA NARDI/POOL)
Ankara -

Perselisihan terkait komentar kontroversial Perdana Menteri (PM) Italia, Mario Draghi, yang menyebut Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, sebagai 'diktator' terus berlanjut. Tidak hanya mengecam PM Draghi, otoritas Turki juga memanggil Duta Besar Italia di Ankara untuk menyampaikan protes.

Seperti dilansir Anadolu News Agency dan Daily Sabah, Jumat (9/4/2021), Kementerian Luar Negeri Turki memanggil Dubes Italia di Ankara, Massimo Gaiani, untuk menyampaikan protes dan kecaman terhadap komentar PM Draghi tersebut. Dubes Gaiani telah bertugas sebagai Dubes Italia di Turki sejak Januari 2019 lalu.

Wakil Menteri Luar Negeri Turki, Faruk Kaymakci, menyatakan bahwa Dubes Gaiani dipanggil untuk datang ke kantor Kementerian Luar Negeri Turki pada Kamis (8/4) waktu setempat.

Menurut Kaymakci, dalam pemanggilan itu, sang Dubes Italia diberitahu bahwa Turki mengecam komentar PM Draghi soal Erdogan, yang disebut menjadi Presiden Turki dengan menerima dukungan tertinggi rakyatnya di Eropa.

Dituturkan juga oleh Kaymakci bahwa otoritas Turki berharap PM Draghi menarik kembali komentarnya yang menyebut Erdogan sebagai 'diktator' tersebut. Dia menyebut komentar itu bertentangan dengan persahabatan dan aliansi Turki-Italia selama ini.

Komentar kontroversial PM Draghi itu dilontarkan saat konferensi pers pada Kamis (8/4) waktu setempat, ketika dia dimintai pendapatnya soal perselisihan diplomatik mengenai pengaturan tempat duduk selama pertemuan antara Erdogan dan pejabat tinggi Uni Eropa di Turki yang digelar Rabu (7/4) lalu.

Dalam pertemuan itu, Erdogan dan Kepala Dewan Uni Eropa, Charles Michel, duduk di kursi masing-masing, sedangkan Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, awalnya dibiarkan berdiri. Von der Leyen kemudian ditawari duduk di sofa, yang posisinya berseberangan dengan Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu.

Simak Video: PM Italia Sebut Erdogan Diktator

[Gambas:Video 20detik]



Situasi itu menuai banyak kritikan, terutama yang ditujukan pada Turki sebagai tuan rumah pertemuan tersebut. Dalam komentar kepada wartawan, Cavusoglu menegaskan bahwa otoritas Turki telah memenuhi semua persyaratan protokol yang diminta pihak Uni Eropa terkait pertemuan itu.

PM Draghi dalam komentarnya mengecam Turki dan Erdogan terkait situasi tersebut. Dia bahkan menyebutnya sebagai penghinaan untuk Von der Leyen.

"Saya sangat tidak setuju dengan perilaku Erdogan. Saya meyakini itu bukan perilaku yang pantas. Saya sangat menyesali penghinaan yang dialami oleh Von der Leyen," ucapnya.

"Begini pertimbangan yang harus kita buat terkait situasi ini -- mari kita panggil mereka apa adanya -- para diktator, yang bagaimanapun kita perlu bekerja sama dengan mereka, adalah kita harus jujur dalam menyampaikan pandangan, perilaku dan visi masyarakat yang beragam, tapi kita juga perlu bersiap untuk bekerja sama demi memastikan kepentingan negara kita. Kita perlu menemukan keseimbangan yang benar," cetus PM Draghi.

Cavusoglu telah mengecam komentar PM Draghi tersebut. "Kami mengecam dengan keras pernyataan tidak bisa diterima dari PM Italia terhadap presiden terpilih kami, cabut komentar lancang itu," ujarnya via Twitter.

Dalam pernyataannya, Kaymakci juga menuturkan bahwa Dubes Gaiani juga diberitahu bahwa komentar soal pengaturan tempat duduk itu tanpa mengetahui protokol yang berlaku 'tidak bisa diterima'.

Lebih lanjut, Kaymakci menambahkan bahwa Turki tidak akan memihak dalam pertikaian tak berarti dengan Uni Eropa dan menyatakan upaya menyabotase perkembangan positif antara Turki dan Uni Eropa sebagai hal 'tidak berguna'.

(nvc/ita)