Round-Up

Belasan Triliun Dana Hampir Pindah dari AS Usai Militer Myanmar Kudeta

Tim Detikcom - detikNews
Sabtu, 06 Mar 2021 04:59 WIB
Panglima Militer Myanmar, Jenderal Senior Min Aung Hlaing meminta agar demo dihentikan. Min Aung meminta masyarakat menghindari kerumunan karena sedang pandemi Covid-19.
Panglima militer Myanmar (Foto: Screenshoot AP)
Washington DC -

Pemindahan dana sekitar US$ 1 miliar (Rp 14,3 Triliun) yang disimpan di Federal Reserve Bank (Bank Sentral Amerika Serikat) di New York ke Bank Sentral Myanmar sempat diupayakan oleh junta militer. Sayangnya, pihak Bank langsung membekukan dana sehingga upaya itu gagal.

Seperti dilansir Reuters, Jumat (5/3/2021) informasi itu diungkapkan tiga pejabat pemerintahan, salah satunya pejabat Amerika Serikat (AS) setelah membekukan dana tersebut. Diketahui upaya pada 4 Februari lalu itu menjadi pemblokiran pertama oleh pengamanan Bank Sentral AS alias The Fed.

Para pejabat pemerintah AS kemudian berhenti menyetujui transfer dana apapun, sampai perintah eksekutif Presiden Joe Biden memberi mereka otoritas hukum untuk memblokirnya tanpa batas waktu.

Seorang juru bicara The Fed New York menolak berkomentar tentang pembekuan rekening tersebut. Departemen Keuangan AS juga menolak berkomentar.

Upaya pemindahan dana yang dilakukan junta militer Myanmar menandai upaya nyata mereka untuk membatasi sanksi internasional. Terlebih setelah militer menangkap para pejabat terpilih, termasuk pemimpin de facto Aung San Suu Kyi, yang memenangkan pemilihan umum nasional pada November 2020.

Upaya pemindahan dana, yang belum pernah dilaporkan sebelumnya, dilakukan setelah militer Myanmar melantik gubernur bank sentral yang baru dan menahan pejabat-pejabat reformis saat kudeta.

Pada 10 Februari lalu, ketika mengumumkan perintah eksekutif baru yang membuka jalan bagi sanksi terhadap para jenderal dan bisnis mereka, Biden mengatakan bahwa AS akan mengambil langkah-langkah untuk mencegah para jenderal "memiliki akses yang tidak semestinya" ke dana pemerintah Myanmar senilai US$ 1 miliar (Rp 14,3 triliun).

Pejabat AS tidak menjelaskan pernyataan tersebut pada saat itu, tetapi perintah eksekutif yang dikeluarkan keesokan harinya secara khusus menyebutkan Bank Sentral Myanmar sebagai bagian dari pemerintah Myanmar. Perintah tersebut mengizinkan penyitaan aset pemerintah pasca kudeta Myanmar.

Sumber tersebut mengatakan kepada Reuters bahwa perintah eksekutif itu dirancang untuk memberi The Fed New York otoritas hukum untuk menyimpan US$ 1 miliar dana cadangan Myanmar tanpa batas waktu.

Simak video 'Myanmar Semakin Berdarah, Korban Tewas Terus Bertambah':

[Gambas:Video 20detik]



Selanjutnya
Halaman
1 2