Israel Buka Hubungan Diplomatik dengan Kosovo, Serbia Kesal

Syahidah Izzata Sabiila - detikNews
Selasa, 02 Feb 2021 18:40 WIB
Israeli Foreign Minister Gabi Ashkenazi (L) signed a joint declaration establishing diplomatic ties with Kosovo during a ceremony held over Zoom with his counterpart from Kosovo, Meliza Haradinaj-Stublla, at Israels foreign ministry in Jerusalem menahem kahana AFP
Menlu Israel, Gabi Ashkenazi, saat menandatangani kesepakatan menjalin hubungan diplomatik dengan Kosovo (Foto: AFP)
Beograd -

Pemerintah Serbia bereaksi atas langkah pemerintah Israel untuk membuka hubungan diplomatik dengan Kosovo. Menteri Luar Negeri Serbia mengatakan pemerintahnya tidak senang dengan langkah Israel mengakui Kosovo, bekas provinsi Serbia yang status kenegaraannya disangkal Beograd.

Dilansir dari AFP, Selasa (2/2/2021) reaksi tersebut muncul sehari setelah Israel dan Kosovo meresmikan hubungan diplomatik, sebagai kemenangan besar bagi Kosovo untuk mendapatkan pengakuan global atas kemerdekaan yang dideklarasikannya pada 2008 setelah perang dengan Serbia pada 1990-an.

Kosovo sejak saat itu telah diakui oleh sebagian besar dunia Barat, tetapi ditolak oleh sekutu utama Serbia: Rusia dan China.

"Kami telah melakukan upaya serius dalam hubungan kami dengan Israel dalam beberapa tahun terakhir dan kami tidak senang dengan keputusan ini," kata Menteri Luar Negeri Serbia Nikola Selakovic.

Dikatakannya, langkah Israel tidak diragukan lagi akan mempengaruhi hubungan antara Serbia dan Israel.

Sejak menjalin hubungan pada tahun 1991, Israel dan Serbia telah memelihara hubungan baik, dengan investasi Israel yang terus meningkat di negara Balkan itu.

Sebagai imbalan atas pengakuan Israel, Kosovo juga menjadi wilayah mayoritas muslim pertama yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota negara Yahudi itu dan akan menempatkan kedutaannya di kota tersebut.

Kesepakatan itu ditengahi tahun lalu oleh pemerintahan mantan presiden AS Donald Trump.

Sejak Agustus 2020, Israel telah menormalisasi hubungan dengan empat negara Arab di bawah serangkaian kesepakatan yang ditengahi oleh mantan presiden AS, yang secara kolektif dikenal sebagai Perjanjian Abraham.

Namun mayoritas negara-negara muslim dalam kesepakatan itu -- Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko dan Sudan - semuanya mengatakan misi diplomatik mereka akan berada di Tel Aviv, sejalan dengan konsensus global yang menentang pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel sebelum konflik Palestina diselesaikan.

(izt/ita)