7 Pemimpin Demonstran Thailand Didakwa Hina Raja, Terancam 15 Tahun Bui

Novi Christiastuti - detikNews
Rabu, 25 Nov 2020 12:11 WIB
Massa aktivis demokrasi melakukan aksi dan berbaris di markas besar polisi Thailand di Bangkok. Massa melempari dinding kantor polisi dengan cat berwarna cerah.
Ilustrasi -- Aksi demonstrasi di Thailand (dok. AP Photo)
Bangkok -

Kepolisian Thailand memanggil tujuh pemimpin demonstran antipemerintah untuk mendengarkan pembacaan dakwaan menghina keluarga kerajaan yang dijeratkan kepada mereka. Pemanggilan dilakukan sehari sebelum digelarnya unjuk rasa besar-besaran menuntut Raja Maha Vajiralongkorn menyerahkan kendali atas kekayaan kerajaan.

Seperti dilansir Reuters, Rabu (25/11/2020), ini akan menjadi momen pertama saat dakwaan menghina keluarga kerajaan yang ada di bawah undang-undang lese majeste yang kontroversial, kembali digunakan setelah lebih dari dua tahun tidak pernah dipakai.

Dakwaan tersebut memiliki ancaman maksimum 15 tahun penjara.

Unjuk rasa besar-besaran di Thailand yang berawal sejak Juli lalu, awalnya menuntut pengunduran diri Perdana Menteri (PM) Prayuth Chan-O-Cha dari jabatannya. Belakangan, unjuk rasa ini juga menuntut pembatasan wewenang untuk Raja Vajiralongkorn. Tuntutan itu jelas melanggar tabu yang berlaku sejak lama soal mengkritik kerajaan.

Parit 'Penguin' Chiwarak, salah satu dari tujuh pemimpin demonstran yang dipanggil polisi, menuturkan bahwa keluarganya menerima pemanggilan polisi untuk lese majeste selain dakwaan lainnya. Parit menyatakan dirinya tidak takut menghadapi dakwaan tersebut.

"Ini akan mengekspose kebrutalan sistem feodal Thailand kepada dunia," cetus Parit kepada Reuters.

Pemimpin demonstran lainnya yang dipanggil polisi antara lain, pengacara HAM Arnon Nampa, dan ketua kelompok siswa Panusaya 'Rung' Sithijirawattanakul.

Selanjutnya
Halaman
1 2