Presiden Venezuela dan para menteri penting disebut bertanggung jawab atas kemungkinan kejahatan terhadap kemanusiaan. Hal ini disampaikan oleh penyelidik PBB dalam sebuah laporan yang dengan cepat dilabeli pemerintah negara itu sebagai "penuh dengan kebohongan".
Dilansir AFP, Kamis (17/9/2020), sebuah tim yang ditugaskan untuk menyelidiki serangkaian dugaan pelanggaran mengatakan mereka telah menemukan bukti bahwa aktor negara, termasuk Presiden Venezuela Nicolas Maduro, berada di balik kejahatan serius seperti pembunuhan di luar proses hukum dan penggunaan penyiksaan secara sistematis.
Menteri Luar Negeri Venezuela Jorge Arreaza membantah laporan itu di Twitter. Dia mengkritik laporan itu karena "dibuat dari jarak jauh tanpa ketelitian metodologis" dan "dikendalikan oleh pemerintah yang tunduk pada Washington."
Dia mengatakan dokumen, yang dibuat oleh Misi Pencarian Fakta Internasional yang diprakarsai oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB setahun lalu, "penuh dengan kebohongan."
Ketua tim Marta Valinas mengatakan laporan itu "menemukan alasan yang masuk akal untuk percaya bahwa pihak berwenang Venezuela dan pasukan keamanan sejak 2014 telah merencanakan dan melaksanakan pelanggaran hak asasi manusia yang serius."
"Beberapa dari pelanggaran itu, termasuk pembunuhan sewenang-wenang dan penggunaan penyiksaan secara sistematis, merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan," kata Valinas. Timnya yang beranggotakan tiga orang tidak dapat memasuki Venezuela tetapi mengandalkan wawancara jarak jauh dengan para korban, saksi, dan lainnya, juga. sebagai analisis file hukum.
"Jauh dari tindakan terisolasi, kejahatan ini dikoordinasikan dan dilakukan sesuai dengan kebijakan negara, dengan pengetahuan atau dukungan langsung dari komandan dan pejabat senior pemerintah," ujarnya.
Tonton video 'Presiden Venezuela Cek Kesetiaan Militernya':
