PWI Pusat Gelar Webinar Bahas Otsus Papua

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 22 Jul 2020 22:12 WIB
PWI Pusat Gelar Webinar Bahas Otsus Papua
PWI Pusat Gelar Webinar Bahas Otsus Papua (Foto: dok. Istimewa)
Jakarta -

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menggelar webinar membahas otonomi khusus (otsus) Papua secara virtual. Sejumlah tokoh mengkritik kebijakan otsus Papua yang dinilai belum selesai hingga saat ini.

Bupati Memberamo Tengah, Ricky Ham Pagawak mengakui bahwa dalam 20 tahun sejak Otsus diberlakukan, belum banyak yang diselesaikan. Dia meminta masyarakat Papua diberi ruang menjalankan otsus.

"Saya tidak bicara masalah uang, yang menjadi sorotan adalah, pemerintah pusat tidak memberikan ruang kepada masyarakat Papua untuk menjalankan otsus. Jika pemerintah pusat tidak memberikan, buat apa dilanjutkan, jika mau direvisi beri ruang seluas-luasnya kepada orang Papua, karena kami yang tahu persoalan di Papua," kata Ricky Ham dalam forum webinar 'Menyikapi Berakhirnya Otsus di Provinsi Papua dan Papua Barat 2021', Rabu (22/7/2020).

Sedangkan Bupati Biak Numfor, Herry Ario Naap mengaku regulasi yang ada dalam Otsus UU no 21 tahun 2021 lebih ke arah kebijakan. Sementara regulasi di tingkat provinsi disebutnya hanya satu Perda yang disetujui selama 20 tahun otus.

Jika nantinya otsus dilanjutkan, Herry meminta harus diperhatikan beberapa aspek terutama pendidikan. Dia meminta otsus harus berpihak kepada masyarakat.

"Masalah pendidikan harus merata plus tenaga pengajar yang mumpuni, bangun rumah sakit serta tersedianya tenaga kesehatan. Kami menolak Otsus jika tidak berpihak kepada masyarakat Papua untuk mengelola sendiri daerahnya," ujarnya.

Lebih lanjut, Deputy VII Kemekopolhukam, Marsda TNI Rus Nurhadi Sutedjo, mengatakan pihaknya kini menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus ataupun yang bersifat istimewa yang diatur dalam undang-undang. Otsus menurutnya kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua termasuk provinsi-provinsi hasil pemekaran Provinsi Papua.

"Integrasi bangsa dalam wadah NKRI harus tetap dipertahankan dengan menghargai kesetaraan kehidupan sosial dan budaya masyarakat Papua melalui penetapan daerah otonomi khusus," jelas Rus Nurhadi.

"Tahun 2021 bukan kekhususan Papua yang berakhir, melainkan dana otsus. Mengenai kelanjutan kementerian terkait sedang melakukan evaluasi dan pengkajian di bawah koordinasi Kemenkopolhukam. Presiden Joko Widodo menaruh perhatian serius untuk membangun Papua dan Papua Barat," sambungnya.

(eva/gbr)