detikNews
Sabtu 31 Agustus 2019, 02:33 WIB

PM Pakistan Pimpin Warganya Gelar Aksi Solidaritas untuk Kashmir

Ahmad Bil Wahid - detikNews
PM Pakistan Pimpin Warganya Gelar Aksi Solidaritas untuk Kashmir Perdana Menteri Pakistan Imran Khan. Foto: DW (News)
Islamabad - Perdana Menteri Pakistan Imran Khan ikut turun ke jalan dan memimpin aksi solidaritas untuk Kashmir di Islamabad. Dia menyatakan seharusnya seluruh dunia ikut memberikan dukungan terhadap Kashmir.

"Seluruh dunia seharusnya berdiri bersama Kashmir," kata Imran Khan, seperti dilansir Aljazeera, Jumat (30/8/2019).

"Tapi hari ini saya harus mengatakan, dengan sedih, bahwa ketika ada ketidakadilan terhadap muslim, maka komunitas internasional dan lembaga-lembaga seperti PBB yang akan memberikan keadilan, tetap diam," imbuhnya.



Khan juga menyampaikan kritik pada Partai Bharatiya Janata (BJP) yang berkuasa di India. Di hadapan massa, Khan kembali mengingatkan India situasi dapat dengan cepat meningkat jika India mengambil tindakan militer di wilayah Kashmir.

Dia juga memastikan tentara Pakistan siap menghadapi keadaan itu.

"Tentara kami siap bahwa jika ada (serangan) apapun terhadap Azad Kashmir (nama yang digunakan Pakistan untuk wilayah di bawah pemerintahannya), maka kami siap untuk mereka. Tetapi dunia harus tahu bahwa ketika dua negara dengan senjata nuklir saling berhadapan seperti ini, itu tidak hanya akan membahayakan kawasan, itu akan membahayakan dunia," ucapnya.

Seluruh wilayah Kashmir diperebutkan oleh dua negara bertetangga, India dan Pakistan. Mereka sama-sama mengklaim Kashmir milik mereka secara utuh, tetapi hanya menguasai sebagiannya.

India dan Pakistan telah terlibat dalam dua perang dan juga terlibat dalam konflik terbatas terkait sengketa wilayah itu.



Sebelumnya pemerintah India telah menganulir pasal dalam konstitusi yang menjamin otonomi khusus di wilayah Kashmir yang dikuasai negara itu dan pasal tersebut juga mengizinkan daerah istimewa memiliki undang-undang sendiri. Pengumuman pada Senin (05/08) dianggap sebagai langkah yang tidak pernah terjadi sebelumnya dan diperkirakan akan menimbulkan kekacauan.

Status istimewa Kashmir, yang tercakup di dalam Negara Bagian Jammu dan Kashmir, tercantum dalam Pasal 370 dan selama ini dianggap peka karena memberikan otonomi luas kepada negara bagian yang mayoritas penduduknya Muslim.

Berdasarkan pasal itu, Jammu dan Kashmir berhak memiliki konstitusi sendiri, bendera sendiri dan memiliki kebebasan menangani semua urusan pemerintahan, kecuali bidang hubungan luar negeri, pertahanan dan komunikasi. Semua kelonggaran itu kini dicabut.
(abw/haf)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com