detikNews
Minggu 18 Agustus 2019, 04:02 WIB

India Longgarkan Sejumlah Pembatasan di Wilayah Kashmir

Noval Dhwinuari Antony - detikNews
India Longgarkan Sejumlah Pembatasan di Wilayah Kashmir Foto: Protes warga di Kashmir (BBC World).
Jakarta - Pemerintah India melonggarkan sejumlah pembatasan di wilayah Kashmir yang merupakan wilayah sengketa dengan Pakistan. Kebijakan ini menjadi keringanan terbesar bagi wilayah Kashmir setelah penguncian yang melumpuhkan sejak New Delhi mengumumkan akan menghapus status khusus (otonomi) kawasan itu pada 5 Agustus lalu.

Dilansir dari Reuters, Sabtu (17/8/2019), di antara yang dilonggarkan antara lain pembatasan pergerakan dan memulihkan hubungan telepon di beberapa bagian Kashmir.

Keputusan pemerintah India ini datang ketika ada perayaan protes oleh warga Kashmir yang menentang kebijakan India di Srinagar pada Jumat (16/8) malam. Perayaan itu untuk menandai pertemuan Dewan Keamanan PBB pertama tentang masalah Kashmir selama sekitar lima dekade.

Dua pejabat polisi dan sejumlah saksi mata mengatakan kepada Reuters bahwa demonstrasi dan perayaan berlangsung di berbagai bagian kota.

Perayaan dan protes tersebut sempat ricuh dalam beberapa hari akhir. Pada perayaan dan protes yang digelar Sabtu (16/8), diketahui jumlah kericuhan seperti lemparan batu ke pasukan keamanan menurun dibanding hari sebelumnya.

Seorang saksi mengatakan bahwa ratusan orang berbaris di daerah Rajouri Kadal di Srinagar dan mereka juga melepaskan beberapa pemadam kebakaran. Mereka meneriakkan slogan-slogan pro-Pakistan dan anti-India selama perayaan itu, kata dua saksi.

Patroli polisi juga sudah tidak lagi mengumumkan diberlakukannya jam malam di Srinagar. Hal ini menjadi yang pertama setelah pemerintah India mengumumkan bahwa mereka mencabut hak otonomi wilayah Jammu dan Kashmir untuk menetapkan beberapa hukum.

Sementara itu pihak berwenang menyangkal ada jam malam dalam dua minggu terakhir, namun pada banyak kesempatan orang telah diperintahkan untuk tinggal di dalam rumah.


Diketahui, India telah memerangi pemberontakan 30 tahun di bagian Kashmir yang dikuasainya di mana sedikitnya 50.000 orang telah terbunuh. Para kritikus mengatakan keputusan untuk mencabut otonomi daerah akan menyebabkan alienasi lebih lanjut dan memicu perlawanan bersenjata.

Perubahan itu akan memungkinkan non-penduduk untuk membeli properti di negara bagian Jammu dan Kashmir dan mengakhiri praktik reservasi pekerjaan pemerintah negara bagian untuk penduduk setempat.

Pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi mengatakan pencabutan status khusus Kashmir diperlukan untuk memastikan integrasi penuh ke India dan mempercepat pembangunan.




HUT Ke-74 RI, Prabowo: Kita Harus Wujudkan Cita-cita Proklamasi:

[Gambas:Video 20detik]


(nvl/eva)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com