detikNews
Jumat 26 Juli 2019, 17:51 WIB

Eks Kepala Daerah Xinjiang Mengaku Bersalah Terima Suap Rp 161 M

Novi Christiastuti - detikNews
Eks Kepala Daerah Xinjiang Mengaku Bersalah Terima Suap Rp 161 M Ilustrasi (detikcom/Andhika Akbarayansyah)
Beijing - Mantan kepala daerah Xinjiang di China mengaku bersalah telah menerima suap sebesar 79,1 juta Yuan (Rp 161,5 miliar). Kasus yang menjerat eks pejabat yang berasal dari etnis Uighur ini menjadi salah satu kasus paling terkemuka dalam kampanye pemberantasan korupsi yang dicanangkan Presiden Xi Jinping.

Seperti dilansir AFP, Jumat (26/7/2019), pengadilan negeri Shenyang menyatakan bahwa eks pejabat yang bernama Nur Bekri ini mengaku bersalah telah menerima suap sebesar 79,1 juta. Dia disebut 'menunjukkan penyesalan' selama persidangan.

Nur Bekri diketahui baru naik jabatan menjadi kepala Badan Energi Nasional China. Hukuman untuk Nur Bekri akan diumumkan pada tanggal dan waktu yang ditentukan kemudian.

Foto yang dirilis pengadilan Shenyang menunjukkan Nur Bekri yang memakai kemeja putih dan celana hitam diapit oleh dua polisi di ruang persidangan. Dia disebut terlihat lebih kurus dari dibanding foto pada Maret 2018.


Nur Bekri yang berasal dari etnis Uighur ini meniti karier di wilayah asalnya, Xinjiang. Dia naik menjadi wakil sekretaris Partai Komunis China dan kepala pemerintahan untuk wilayah Xinjiang, sebelum menjabat Kepala Badan Energi Nasional China.

Dia juga sempat menjabat sebagai Wakil Direktur pada kantor perencanaan ekonomi China. Jabatan ini menjadikan Nur Bekri sebagai salah satu pejabat dari etnis Uighur yang menempati posisi tertinggi di China.

Diketahui bahwa komunitas minoritas muslim Uighur tinggal di wilayah Xinjiang. Beberapa waktu terakhir, laporan-laporan menyebut sekitar 1 juta warga Uighur ditahan di kamp-kamp penahanan, yang oleh otoritas China disebut sebagai 'pusat pelatihan kejuruan' untuk menangkal terorisme.

Ketika Nur Bekri menjabat sebagai kepala daerah Xinjiang, dia memimpin periode kekerasan paling mematikan di wilayah tersebut, termasuk kerusuhan yang menewaskan nyaris 200 orang. Saat itu, Nur Bekri bersumpah akan 'mengurangi kejahatan dengan tangan besi'.

Pada September tahun lalu, badan antikorupsi China menyatakan Nur Bekri tengah diselidiki atas 'pelanggaran serius terhadap aturan disiplin dan hukum partai'. Pada Maret lalu, Komisi Inspeksi Disiplin Pusat (CCDI) menyatakan Nur Bekri dikeluarkan dari Partai Komunis China.


CCDI dalam pernyataannya menyebut Nur Bekri memanfaatkan posisinya untuk menguntungkan dirinya sendiri dan keluarganya, dengan membeli mobil-mobil mewah dan membantu orang-orang yang dekat dengannya.

"Dia hidup dengan boros ... korup secara moral dan menyalahgunakan kekuasaannya untuk jasa seks," sebut CCDI tanpa menjelaskan lebih lanjut.

Laporan kantor berita Xinhua menyebut Nur Bekri menyalahgunakan kekuasaannya antara tahun 1988 hingga 2018.

Selama periode itu, Nur Bekri menjabat Wakil Sekretaris Komisi Wilayah Urumqi pada Partai Komunis China (CPC) dan Wali Kota Urumqi, kemudian menjadi anggota komisi dan wakil sekretaris Komisi Regional Otonomi Xinjiang Uighur pada CPC, lalu menjadi pelaksana tugas (plt) Kepala dan Kepala Pemerintahan Regional Xinjiang, kemudian menjadi Wakil Kepala Komisi Pembangunan Nasional dan Reformasi, sebelum akhirnya menjabat Kepala Badan Energi Nasional.


(nvc/ita)


Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com