detikNews
Selasa 11 Juni 2019, 20:25 WIB

Lawan Presiden Sri Lanka, Parlemen Lanjutkan Penyelidikan Teror Bom Paskah

Novi Christiastuti - detikNews
Lawan Presiden Sri Lanka, Parlemen Lanjutkan Penyelidikan Teror Bom Paskah Presiden Sri Lanka Maithripala Sirisena (Reuters)
Kolombo - Parlemen Sri Lanka memutuskan untuk melanjutkan penyelidikan terhadap dugaan kesalahan keamanan terkait teror bom Paskah yang menewaskan 258 orang. Keputusan ini berarti melawan Presiden Maithripala Sirisena yang pekan lalu menginginkan penyelidikan dihentikan.

Dituturkan seorang pejabat parlemen Sri Lanka, seperti dilansir AFP, Selasa (11/6/2019), bahwa Komisi Terpilih Parlemen (PSC) memulai audiensi untuk medengarkan testimoni dari para tokoh Muslim yang mengklaim telah berulang kali memberikan peringatan kepada otoritas Sri Lanka soal radikalisasi berbahaya.

Pekan lalu, Presiden Sirisena meminta koalisi kabinetnya untuk menghentikan audiensi di parlemen tersebut. Permintaan itu dilontarkan setelah terungkap bahwa para pejabat senior kepolisian dan pejabat keamanan Sri Lanka yang secara langsung ada di bawah Presiden Sirisena telah berkali-kali mengabaikan peringatan intelijen.


Presiden Sirisena memecat kepala intelijen pada akhir pekan, setelah pejabat intelijen itu menuturkan dalam audiensi parlemen bahwa teror bom pada 21 April lalu bisa dihindari jika polisi diizinkan menangkap dalang utama serangan bom sejak tahun lalu.

Kelompok militan lokal yang terinspirasi Islamic State of Iraq and State (ISIS) diyakini bertanggung jawab atas serangan bom bunuh terhadap tiga gereja dan tiga hotel mewah di Sri Lanka. Di antara korban tewas, terdapat sedikitnya 45 warga negara asing. Nyaris 500 orang mengalami luka-luka akibat serangan bom tersebut.

Sejak teror bom terjadi, Sri Lanka ada di bawah situasi darurat yang memberikan wewenang tambahan kepada polisi dan pasukan keamanan untuk menangkap dan menahan tersangka tanpa dakwaan untuk jangka waktu lama.


Dalam pernyataannya, Presiden Sirisena yang juga menjabat Menteri Pertahanan ini mengaku tidak menyadari adanya peringatan intelijen akurat dari India. Dia memecat Wakil Sekretaris Kementerian Pertahanan, Hemasiri Fernando dan menonaktifkan Kepala Kepolisian Sri Lanka, Pujith Jayasundara, setelah menyalahkan keduanya atas kegagalan keamanan yang memalukan. Kedua pejabat yang dipecat menyangkal bertanggung jawab.

Soal audiensi di parlemen, Presiden Sirisena menegaskan dirinya tidak akan mengizinkan pegawai negeri dan pejabat negara untuk menyampaikan testimoni. Namun pada Minggu (9/6) waktu setempat, parlemen Sri Lanka memperingatkan bahwa setiap pejabat negara yang menolak panggilan bisa dipenjara hingga 10 tahun.

Tidak diketahui pasti apakah PSC telah meminta pejabat tinggi Sri Lanka untuk memberikan testimoni usai penegasan Presiden Sirisena pekan lalu itu.


(nvc/rvk)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed
BERITA TERBARU +