DetikNews
Senin 10 Desember 2018, 12:24 WIB

Politikus Senior Malaysia: Aksi 812 Sebuah Kemunduran

Tim detikcom - detikNews
Politikus Senior Malaysia: Aksi 812 Sebuah Kemunduran Aksi Daulat 812 di Malaysia pada 8 Desember lalu (REUTERS/Sadiq Asyraf)
Kuala Lumpur - Aksi anti-Icerd atau Konvensi Internasional Soal Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Ras yang digelar besar-besaran di Malaysia dinilai sebagai sebuah kemunduran bagi koalisi pemerintahan Pakatan Harapan, yang dipimpin oleh Perdana Menteri Mahathir Mohamad.

"Penyelenggara aksi anti-ICERD datang untuk menghancurkan dan bukan untuk menciptakan Malaysia Baru," sebut politikus Malaysia, Lim Kit Siang, yang juga penasihat Partai Tindakan Demokratik (DAP), anggota koalisi Pakatan Harapan, seperti dilansir The Star, Senin (10/12/2018).

"Saya menyebutnya sebagai sebuah kemunduran bagi Pakatan untuk membangun sebuah Malaysia Baru karena aksi ini tidak akan terjadi jika pemerintahan Pakatan menangani isu Icerd dengan lebih baik," imbuhnya dalam pernyataan via blog-nya.


Aksi anti-ICERD atau yang oleh media lokal Malaysia disebut sebagai 'Himpunan Daulat 812' yang digelar pada Sabtu (8/12) lalu bertujuan merayakan keputusan pemerintahan PM Mahathir untuk tidak meratifikasi Konvensi PBB soal Diskriminasi Ras itu, atau yang disebut ICERD. Langkah pemerintah Malaysia itu diambil di tengah klaim bahwa Konvensi PBB itu akan membahayakan hal-hak khusus etnis Melayu dan kaum bumiputra di Malaysia.

Lebih lanjut, Lim menilai bahwa digelarnya aksi 812 itu menunjukkan pemerintah akan selalu menghormati hak rakyat untuk berbicara dan berkumpul secara damai asalkan mematuhi aturan hukum dan Konstitusi Federal.

Namun, lanjut Lim, mengingat Malaysia memiliki masyarakat plural, persatuan dan keselarasan dari ras, bahasa, budaya dan agama yang berbeda-beda harus tetap menjadi tujuan paling utama dari negara ini.

"Untuk alasan ini, Malaysia tidak seharusnya meratifikasi ICERD hingga ras dan agama mayoritas di Malaysia merasa nyaman, mendukung dan memahami bahwa ICERD tidak memberikan ancaman bagi berbagai ras, agama atau Konstitusi Federal, selain merupakan langkah maju untuk bergabung dengan dunia dalam memajukan HAM," terang Lim.


Lim menyerukan agar pemerintah tidak seharusnya membiarkan penyelenggara aksi 812 untuk 'membajak, memutarbalikkan, mengubah' perdebatan ICERD dengan 'politik beracun'.

"Ini menjadi pelajaran yang harus dipelajari dengan cepat oleh pemerintah, atau Pakatan dan visi besar Malaysia Baru akan hancur," sebutnya.


(nvc/ita)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed