detikNews
Selasa 10 April 2018, 16:37 WIB

Putra Mahkota Arab Saudi Digugat di Paris Terkait Perang di Yaman

Novi Christiastuti - detikNews
Putra Mahkota Arab Saudi Digugat di Paris Terkait Perang di Yaman Putra mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman. (Bandar Algaloud/Courtesy of Saudi Royal Court/Handout via REUTERS)
Paris - Kelompok HAM asal Yaman mengajukan gugatan hukum terhadap putra mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman atau MBS, yang sedang berkunjung ke Prancis. Gugatan itu menuding MBS terlibat dalam penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi di Yaman yang dilanda konflik.

Seperti dilansir Reuters, Selasa (10/4/2018), gugatan itu diajukan oleh tim pengacara atas nama Taha Hussein Mohamed yang merupakan Direktur Legal Center for Rights and Development (LCRD). Gugatan hukum ini diajukan ke sebuah pengadilan di Paris, pekan ini saat MBS berkunjung.

Disebutkan dalam gugatan, MBS yang juga menjabat Menteri Pertahanan Saudi bertanggung jawab atas serangan-serangan yang mengenai warga sipil di Yaman. Diketahui bahwa koalisi pimpinan Saudi melancarkan operasi militer melawan pemberontak Houthi di Yaman sejak tahun 2015.

Kantor komunikasi pemerintahan Saudi dan pengadilan kerajaan Saudi belum memberikan komentar terkait gugatan hukum ini. Koalisi pimpinan Saudi pun selalu menegaskan operasi mereka di Yaman tidak menargetkan warga sipil.

[Gambas:Video 20detik]



LCRD yang berbasis di ibu kota Sanaa yang kini dikuasai Houthi, melalui situsnya menegaskan mereka selalu memantau dan mencatat setiap pelanggaran HAM di Yaman.

"Dia (MBS) yang memerintahkan pengeboman pertama di wilayah Yaman pada 25 Maret 2015," sebut Joseph Breham dan Hakim Chergui, tim pengacara yang mewakili LCRD dalam gugatan ini. "Adanya bombardir tanpa pandang bulu oleh koalisi bersenjata berdampak pada populasi warga sipil di Yaman, bisa dikualifikasikan sebagai tindak penyiksaan," imbuh keduanya.

Tim pengacara juga mengutip laporan PBB dan dokumentasi sejumlah kelompok HAM seperti Human Rights Watch (HRW), Amnesty International dan Oxfam soal penahanan sewenang-wenang dan penggunaan bom cluster yang ilegal di Yaman. Konflik Yaman dilaporkan telah menewaskan lebih dari 10 ribu orang dan memaksa 3 juta orang mengungsi.

Otoritas Prancis akan mempelajari gugatan ini dan memutuskan apakah ada dasar untuk proses hukum selanjutnya. Sesuai prosedur normal, MBS akan diberitahu soal gugatan hukum terhadapnya. Namun tidak ada upaya khusus untuk membuat MBS menghadiri sidang gugatan atau menahannya. Tim pengacara berargumen pengadilan Prancis kompeten untuk menangani gugatan ini karena sejalan dengan Konvensi PBB melawan penyiksaan.


Gugatan itu juga menuding koalisi pimpinan Saudi menghalangi jutaan warga sipil untuk mendapat akses pada kebutuhan sehari-hari dengan adanya pengeboman tanpa pandang bulu dan blokade pelabuhan Yaman. Pertempuran koalisi Saudi dan Houthi telah membawa Yaman ke ambang kelaparan.

Gugatan diajukan saat tekanan semakin besar bagi Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk membatasi penjualan senjata ke Saudi dan Uni Emirat Arab. Prancis diketahui merupakan eksportir senjata terbesar ketiga di dunia dan menganggap Saudi sebagai salah satu pembeli terbesar mereka.


(nvc/ita)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com