DetikNews
Kamis 07 Desember 2017, 13:25 WIB

PM Najib Ajak Muslim Seluruh Dunia Protes Keras AS Soal Yerusalem

Rita Uli Hutapea - detikNews
PM Najib Ajak Muslim Seluruh Dunia Protes Keras AS Soal Yerusalem aksi protes atas pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel (Foto: Reuters)
Kuala Lumpur - Perdana Menteri (PM) Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak mengajak umat muslim di seluruh dunia untuk memprotes keras pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Najib menegaskan, Malaysia tak akan pernah menerima pengakuan yang disampaikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump tersebut.

"Bagaimana kita bisa menerima itu?" cetus Najib dalam pidatonya di pertemuan tahunan partai berkuasa United Malay National Organisation (UMNO) di Kuala Lumpur hari ini.

"Saya mengajak semua muslim di seluruh dunia untuk membuat suara Anda terdengar, memperjelas bahwa kita sangat menentang setiap pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel untuk selama-lamanya," tandasnya seperti dilansir kantor berita Reuters, Kamis (7/12/2017).

Najib menegaskan, UMNO tidak pernah dan tak akan pernah berkompromi soal masalah apapun yang melibatkan penghinaan pada kesucian dan ajaran Islam, bukan hanya di Malaysia, namun juga di seluruh penjuru dunia.

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Malaysia telah menyampaikan keprihatinan atas pengumuman Trump mengenai status Yerusalem. Malaysia menegaskan, isu Yerusalem adalah penyebab inti persoalan Israel-Palestina. Otoritas Palestina telah meminta semua negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tidak mengakui adanya perubahan di perbatasan sebelum 1967, termasuk kaitannya dengan Yerusalem.

Malaysia mengatakan, setiap usaha untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, membangun atau memindahkan misi diplomatik ke kota itu, merupakan sebuah agresi terhadap umat Arab dan Islam. Di sisi lain, pengakuan semacam ini juga melanggar hak-hak umat Islam dan Kristen.

"Ini juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak nasional orang-orang Palestina, termasuk hak mereka untuk menentukan nasib sendiri dan pelanggaran berat terhadap hukum internasional bersamaan dengan resolusi Dewan Keamanan yang relevan: yaitu Resolusi No. 252 (1968), 267 (1969), 465, 476 dan 478 (1980), termasuk Resolusi 2334 (2016) baru-baru ini," demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Malaysia.

Pemerintah Malaysia menegaskan, AS harus mempertimbangkan kembali keputusannya mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Termasuk juga agar tidak memindahkan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem.


(ita/ita)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed