DetikNews
Senin 20 Mar 2017, 13:45 WIB

Pengadilan Hamas Vonis Mati 2 Warga Gaza Terkait Kasus Narkoba

Novi Christiastuti - detikNews
Pengadilan Hamas Vonis Mati 2 Warga Gaza Terkait Kasus Narkoba Ilustrasi (AFP Photo/Joshua Lott)
Gaza City - Dua warga Gaza dijatuhi vonis mati terkait kasus narkoba. Hukuman mati semacam ini merupakan yang pertama kali dijatuhkan oleh pengadilan Palestina dalam kasus narkoba.

Seperti dilansir Reuters dan AFP, Senin (20/3/2017), mariyuana dan obat penghilang rasa sakit yang harus didapat dengan resep dokter, banyak membanjiri wilayah Jalur Gaza. Hal ini membuat Hamas yang menguasai Gaza, harus menerapkan hukuman yang lebih berat bagi praktik penyelundupan narkoba.

"Pengadilan militer Gaza mengumumkan hukuman mati bagi dua warga sipil dari Rafah, Jalur Gaza bagian selatan, karena menjual narkotika," demikian pernyataan Kementerian Dalam Negeri Hamas dalam pernyataannya.

Kedua warga Gaza yang disebut sebagai pengedar narkoba ini, kedapatan menyelundupkan mariyuana, opium dan tramadol melalui terowongan bawah tanah antara Gaza dengan Mesir. Tramadol merupakan obat penghilang rasa sakit yang sangat kuat.

"Aksi semacam ini memberikan ancaman bagi keamanan nasional Palestina, dengan dimensi politik dan ekonominya," demikian disampaikan pengadilan militer di Jalur Gaza yang dikuasai Hamas.

Dari dua terdakwa dalam kasus ini, satu orang divonis mati dengan ditembak sedangkan satu lagi dihukum mati dengan digantung. Secara terpisah, AFP melaporkan, satu lagi terdakwa dijatuhi vonis hukuman kerja paksa.

Kementerian Luar Negeri Hamas menyatakan, pihaknya telah menyita berbagai narkoba dengan nilai pasar ditaksir mencapai US$ 1 juta (Rp 13 miliar) dalam beberapa bulan terakhir. Untuk bulan Januari saja, otoritas Hamas menyita 1.250 paket ganja dan 400 ribu pil Tramadol.

Selama ini, hanya para terdakwa yang divonis bersalah atas dakwaan spionase untuk Israel atau atas dakwaan pembunuhan yang dihukum mati di Gaza, yang dikuasai Hamas sejak tahun 2007. Seluruh vonis mati untuk warga Palestina, secara teori harus mendapat izin dari Presiden Mahmud Abbas. Namun Hamas sejak lama tidak mengakui kepemimpinan Abbas.


(nvc/ita)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed