Jakarta - PUSHAN menilai kinerja sektor hukum dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan perkembangan positif, terutama penegakan hukum dan pemberantasan korupsi
Foto
Menakar Kinerja Sektor Hukum Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran
Direktur Eksekutif Perkumpulan Studi Hukum Pemerintahan & Antikorupsi (PUSHAN) /Akademisi Hukum UGM Dr. Oce Madril, S.H., M.A Deputi III Badan Komunikasi Pemerintah Kurnia Ramadhana memberikan pemaparan saat Pushan (organisasi masyarakat sipil yang berfokus pada hukum, pemerintahan dan anti korupsi) menggelar Diskusi Media dengan tema "Menakar Kinerja Sektor Hukum Pasca 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran" di Jakarta, Senin (26/10/2026).
Pusat Studi Hukum Pemerintahan dan Antikorupsi (Pushan) menilai kinerja sektor hukum selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan perkembangan positif. Direktur Eksekutif Pushan Oce Madril dalam diskusi media di Jakarta, Senin, mengatakan perkembangan positif tersebut utamanya ditopang oleh dukungan politik terhadap penegakan hukum dan pemberantasan rasuah. Dia menjelaskan dukungan politik dari pimpinan tertinggi negara menjadi faktor penting dalam pemberantasan korupsi, terlebih mengingat penanganan perkara dapat bersinggungan dengan kepentingan politik, bisnis, dan kekuasaan. Dukungan politik yang tegas dari presiden dapat memberikan pesan kepada aparat penegak hukum bahwa pemerintah tidak akan melindungi pihak-pihak yang terlibat korupsi.
Sementara itu, Deputi III Badan Komunikasi Pemerintah Kurnia Ramadhana mengatakan Presiden Prabowo bertekad menegakkan hukum dengan memedomani Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Menurut dia, Presiden telah dan akan terus mendorong reformasi di instansi penegak hukum, termasuk juga dalam penyelenggaraan program-program strategis pemerintah.
Anda menyukai artikel ini
Artikel disimpan
