Tokoh Hukum dan Politik Bahas Ambang Batas Parlemen
MENU
Kategori Berita
Daerah
Layanan
Top Up & Tagihan
Detik Network
Yang sedang ramai dicari
  1. Loading...
Promoted
Terakhir yang dicari
    Loading...
detikNews Foto News

Foto

Tokoh Hukum dan Politik Bahas Ambang Batas Parlemen

Agung Pambudhy - detikNews
Selasa, 03 Mar 2026 21:35 WIB

Jakarta - Sejumlah tokoh hukum dan politik membahas ambang batas parlemen dalam seminar nasional di Jakarta, menyoroti evaluasi sistem pemilu agar adil dan demokratis.

Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Mantan Menkopolhukam Mahfud MD, Pakar Hukum Tata Negara Titi Anggraini saat menjadi pembicara dalam seminar nasional di Jakarta, Selasa (3/3/2026).
Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Mantan Menkopolhukam Mahfud MD, Pakar Hukum Tata Negara Titi Anggraini saat menjadi pembicara dalam seminar nasional di Jakarta, Selasa (3/3/2026).
Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Mantan Menkopolhukam Mahfud MD, Pakar Hukum Tata Negara Titi Anggraini saat menjadi pembicara dalam seminar nasional di Jakarta, Selasa (3/3/2026).
Seminar tersebut membahas penerapan ambang batas parlemen dalam konteks sistem pemilu nasional.
Mantan Hakim MK Arief Hidayat memberikan pandangan mengenai ambang batas parlemen (parliamentary threshold).
Mantan Hakim MK Arief Hidayat memberikan pandangan mengenai ambang batas parlemen (parliamentary threshold). Foto: Agung Pambudhy/detikFoto
Ketua Umum Partai Hanura yang juga Ketua Umum Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) Oesman Sapta Odang menyampaikan sambutan saat seminar nasional di Jakarta, Selasa (3/3/2026).
Ketua Umum Partai Hanura yang juga Ketua Umum Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) Oesman Sapta Odang menyampaikan sambutan saat seminar nasional di Jakarta, Selasa (3/3/2026).
Seminar Nasional Soroti Evaluasi Parliamentary Threshold
Seminar ini digelar oleh Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) yang merupakan aliansi 8 partai politik non-parlemen yang fokus memperjuangkan sistem pemilu yang adil, termasuk evaluasi ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dan mekanisme pilkada.
Tokoh Hukum dan Politik Bahas Ambang Batas Parlemen
Tokoh Hukum dan Politik Bahas Ambang Batas Parlemen
Tokoh Hukum dan Politik Bahas Ambang Batas Parlemen
Tokoh Hukum dan Politik Bahas Ambang Batas Parlemen
Tokoh Hukum dan Politik Bahas Ambang Batas Parlemen
ambang batas parlemen fotodetikcom seminar


Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Berita detikcom Lainnya

Hide Ads