NGO Summit 2025: Forsesdasi Jabar Dilantik untuk Perkuat Sinergi Daerah

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar Pelantikan Dewan Pengurus Komisariat Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi) wilayah Jawa Barat sebagai bagian dari rangkaian NGO Summit 2025 di Jakarta, Jumat (12/12/205).

Kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat peran Sekretaris Daerah dalam ekosistem pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kemampuan mereka dalam menghadapi dinamika tata kelola pemerintahan.

 

Agenda pelantikan tersebut turut dilengkapi dengan penandatanganan Rencana Kerja Tahunan (RKT) NGO serta pemberian penghargaan sinergitas kecamatan tingkat Provinsi Jawa Barat 2025. 

 

Kehadiran unsur pemerintah daerah dan berbagai lembaga non-pemerintah menjadikan acara ini sebagai ruang penguatan koordinasi dan konsolidasi dalam penyelarasan program pembangunan.

 

Forum tersebut menjadi ajang bagi para Sekda se-Jawa Barat untuk menyatukan langkah dalam kerangka kerja Forsesdasi. Melalui penyusunan dokumen kerja bersama dengan NGO, kegiatan ini mendorong proses perencanaan yang lebih kolaboratif dan mempermudah integrasi program lintas lembaga.

 

Dalam forum itu, berbagai pihak juga menyoroti pentingnya kemampuan Sekda untuk beradaptasi dengan tantangan baru, memahami strategi organisasi, serta menjaga kesinambungan kepemimpinan birokrasi di tingkat daerah. Peran Sekda sebagai garda depan administrasi pemerintahan dipandang semakin krusial, terutama dalam memastikan kebijakan pemerintah daerah dapat dijalankan secara efektif dan selaras dengan kebutuhan masyarakat.

 

Penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan NGO dinilai sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inklusif, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang lebih responsif. Melalui penyelenggaraan kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap kolaborasi lintas sektor dapat berjalan lebih terarah dan memberikan dampak yang lebih nyata bagi pembangunan daerah.

Pada waktu yang sama, Vice President United in Diversity, Suyoto, menyampaikan bahwa peran Sekda semakin dituntut untuk memiliki kemampuan beradaptasi serta memahami berbagai strategi dalam mengelola organisasi pemerintah daerah. Menurutnya, Sekda sebagai ujung tombak birokrasi dituntut mampu menyeimbangkan dinamika kepemimpinan dengan kebutuhan masyarakat agar proses pemerintahan berjalan lebih efektif. Ia menegaskan bahwa sinergi antara Sekda, pemerintah, dan NGO menjadi salah satu kunci menghadirkan pelayanan publik yang responsif dan berkelanjutan.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar Pelantikan Dewan Pengurus Komisariat Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi) wilayah Jawa Barat sebagai bagian dari rangkaian NGO Summit 2025 di Jakarta, Jumat (12/12/205).
Kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat peran Sekretaris Daerah dalam ekosistem pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kemampuan mereka dalam menghadapi dinamika tata kelola pemerintahan. 
Agenda pelantikan tersebut turut dilengkapi dengan penandatanganan Rencana Kerja Tahunan (RKT) NGO serta pemberian penghargaan sinergitas kecamatan tingkat Provinsi Jawa Barat 2025.  
Kehadiran unsur pemerintah daerah dan berbagai lembaga non-pemerintah menjadikan acara ini sebagai ruang penguatan koordinasi dan konsolidasi dalam penyelarasan program pembangunan. 
Forum tersebut menjadi ajang bagi para Sekda se-Jawa Barat untuk menyatukan langkah dalam kerangka kerja Forsesdasi. Melalui penyusunan dokumen kerja bersama dengan NGO, kegiatan ini mendorong proses perencanaan yang lebih kolaboratif dan mempermudah integrasi program lintas lembaga. 
Dalam forum itu, berbagai pihak juga menyoroti pentingnya kemampuan Sekda untuk beradaptasi dengan tantangan baru, memahami strategi organisasi, serta menjaga kesinambungan kepemimpinan birokrasi di tingkat daerah. Peran Sekda sebagai garda depan administrasi pemerintahan dipandang semakin krusial, terutama dalam memastikan kebijakan pemerintah daerah dapat dijalankan secara efektif dan selaras dengan kebutuhan masyarakat. 
Penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan NGO dinilai sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inklusif, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang lebih responsif. Melalui penyelenggaraan kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap kolaborasi lintas sektor dapat berjalan lebih terarah dan memberikan dampak yang lebih nyata bagi pembangunan daerah.
Pada waktu yang sama, Vice President United in Diversity, Suyoto, menyampaikan bahwa peran Sekda semakin dituntut untuk memiliki kemampuan beradaptasi serta memahami berbagai strategi dalam mengelola organisasi pemerintah daerah. Menurutnya, Sekda sebagai ujung tombak birokrasi dituntut mampu menyeimbangkan dinamika kepemimpinan dengan kebutuhan masyarakat agar proses pemerintahan berjalan lebih efektif. Ia menegaskan bahwa sinergi antara Sekda, pemerintah, dan NGO menjadi salah satu kunci menghadirkan pelayanan publik yang responsif dan berkelanjutan.