Massa Suara Ibu Indonesia bersama sejumlah jaringan organisasi perempuan menyerukan penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) di depan Kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Jakarta, Rabu (15/10/2025). MBG dinilai gagal menjamin keselamatan dan kesehatan anak-anak sekolah.
Spanduk berisi tuntutan Suara Ibu Indonesia terpampang di lokasi aksi, menyoroti dugaan kelalaian pemerintah dalam menjaga standar gizi dan kebersihan makanan bagi siswa sekolah.
Dalam pernyataannya, Massa menyampaikan keprihatinan dan kemarahan atas terulangnya kasus keracunan massal yang menimpa ribuan anak sekolah akibat konsumsi makanan dari program MBG.
Program yang diklaim sebagai solusi gizi anak sekolah itu justru dianggap menimbulkan krisis baru, mulai dari masalah kesehatan, akuntabilitas, hingga tata kelola negara. Data dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat lebih dari 10.482 anak menjadi korban keracunan makanan MBG di berbagai daerah. Laporan investigasi Project Multatuli juga menemukan bahwa makanan dalam program ini sering kali disiapkan tanpa standar higienis dan menggunakan bahan dengan nilai gizi rendah.
Massa aksi menilai pemerintah semestinya memastikan menu MBG memenuhi standar gizi seimbang, disusun oleh ahli gizi, serta melibatkan dokter anak. Namun kenyataannya, banyak menu MBG justru berisi olahan instan seperti sosis, nugget, atau makanan tinggi garam dan pengawet yang jauh dari konsep makanan bergizi.
Selain itu, massa juga menyoroti pelibatan TNI dan Polri dalam rantai distribusi dan pengawasan program MBG. Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk militerisasi urusan sipil dan membuka ruang penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan anggaran publik. Dalam pernyataannya disebutkan bahwa lembaga pertahanan negara seharusnya tidak dilibatkan dalam urusan pangan dan gizi anak sekolah.
Massa menyampaikan tiga tuntutan utama kepada pemerintah. Pertama, menghentikan program MBG di seluruh Indonesia karena dianggap gagal menjamin keselamatan, kesehatan, dan inklusivitas anak. Kedua, mencabut pelibatan TNI dan Polri dalam rantai distribusi maupun penyelenggaraan MBG. Ketiga, melakukan audit nasional independen terhadap seluruh pengadaan, distribusi, serta isi paket MBG, dan mempublikasikan hasilnya secara terbuka.
