Drama politik Korsel berawal saat Yoon secara mendadak mengumumkan darurat militer pada 3 Desember 2024 malam. (Foto: via REUTERS/The Presidential Office)
Militer kemudian dikerahkan ke gedung Majelis Nasional untuk mencegah anggota parlemen Korsel berkumpul membatalkan keputusan Yoon. Namun, hal itu menuai perlawan dari staf hingga akhirnya anggota parlemen masuk ke ruang rapat dan memutuskan membatalkan pemberlakuan darurat militer 3 jam setelah diresmikan. Foto: (Cho Sung-bong/Newsis via AP)
Majelis Nasional, yang dimotori oposisi, kemudian sepakat memakzulkan Yoon pada 14 Desember 2024. Proses pemakzulan Yoon dibawa ke Mahkamah Konstitusi untuk mendapat pengesahan. (Foto: AFP/JEON HEON-KYUN)
MK Korsel menggelar sidang. Yoon diberi kesempatan menyampaikan pembelaan. (Foto: via REUTERS/JEON HEON-KYUN)
Di sisi lain, Yoon ditangkap pada 15 Januari 2025 dan ditahan atas tuduhan tindak pidana pemberontakan. Ini merupakan pertama kali Presiden Korsel yang masih aktif ditangkap dan ditahan. (Foto: Yonhap via REUTERS)
Pada 8 Maret 2025, Yoon dibebaskan dari pusat tahanan setelah pengadilan membatalkan surat perintah penangkapan. (Foto: REUTERS/Kim Hong-Ji)
Pada 4 April 2025, MK Korsel membacakan putusan terhadap pemakzulan Yoon. Hasilnya, delapan hakim MK dengan suara bulat memutuskan menguatkan pemakzulan dan mencopot Yoon dari jabatan Presiden Korsel. (Foto: REUTERS/Kim Hong-Ji)
