Presiden Korsel Yoon Suk Yeol Kembali Menjalani Sidang Pemakzulan

Presiden Korea Selatan yang dimakzulkan Yoon Suk Yeol menghadiri sidang pemakzulannya atas penerapan darurat militer yang berlangsung singkat di Mahkamah Konstitusi di Seoul, Korea Selatan, Kamis (23/1/2025).
Ini merupakan sidang keempat yang membahas pemakzulannya.
Yoon mengajukan pembelaan sedang melindungi demokrasi saat menerapkan darurat militer yang hanya berlangsung beberapa jam dan menjadi pintu masuk pemakzulannya.
Menjelang sidang pembacaan kasus, ia diberi kesempatan oleh pimpinan Majelis Hakim, Moon Hyung-bae, untuk berbicara. Yoon menegaskan dirinya bekerja melayani masyarakat dengan keyakinan penuh untuk menjaga kemerdekaan demokrasi.
Presiden Yoon Suk Yeol yakin dirinya melindungi demokrasi Korsel ketika menyatakan keadaan darurat.
Di depan pengadilan, Yoon membantah telah memerintahkan militer untuk menghalangi anggota parlemen agar tak membatalkan dekrit daruratnya.
Sidang ini menjadi bagian dari proses penentuan nasib politik Yoon, yang terjerat kasus pemberontakan dan penyalahgunaan kekuasaan akibat tindakan darurat militer yang menyebabkan kekacauan politik di negara tersebut.
Presiden Korea Selatan yang dimakzulkan Yoon Suk Yeol menghadiri sidang pemakzulannya atas penerapan darurat militer yang berlangsung singkat di Mahkamah Konstitusi di Seoul, Korea Selatan, Kamis (23/1/2025).
Ini merupakan sidang keempat yang membahas pemakzulannya.
Yoon mengajukan pembelaan sedang melindungi demokrasi saat menerapkan darurat militer yang hanya berlangsung beberapa jam dan menjadi pintu masuk pemakzulannya.
Menjelang sidang pembacaan kasus, ia diberi kesempatan oleh pimpinan Majelis Hakim, Moon Hyung-bae, untuk berbicara. Yoon menegaskan dirinya bekerja melayani masyarakat dengan keyakinan penuh untuk menjaga kemerdekaan demokrasi.
Presiden Yoon Suk Yeol yakin dirinya melindungi demokrasi Korsel ketika menyatakan keadaan darurat.
Di depan pengadilan, Yoon membantah telah memerintahkan militer untuk menghalangi anggota parlemen agar tak membatalkan dekrit daruratnya.
Sidang ini menjadi bagian dari proses penentuan nasib politik Yoon, yang terjerat kasus pemberontakan dan penyalahgunaan kekuasaan akibat tindakan darurat militer yang menyebabkan kekacauan politik di negara tersebut.