Potret Kunjungan Prabowo ke Australia, Bahas Perjanjian Keamanan

Presiden terpilih Indonesia Prabowo Subianto berjabat tangan dengan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menjelang pertemuan di Gedung Parlemen di Canberra, Australia, Selasa (20/8/2024). (REUTERS/Lukas Coch)  

Pertemuan ini membahas meningkatkan perjanjian pertahanan. Perjanjian ini nantinya bahkan disebut pemerintah Australia sebagai "yang paling signifikan" yang pernah ditandatangani kedua negara. (Mick Tsikas/AAP Image via AP)  

Perjanjian ini diharapkan bisa memfasilitasi latihan militer gabungan yang lebih ambisius antara kedua negara. Setelah kesepakatan tercapai hari ini, perjanjian baru rencananya akan ditandatangani Prabowo dan Menteri Pertahanan Australia Richard Marles di Jakarta akhir bulan ini. (REUTERS/Mick Tsikas)  

Namun dalam pidatonya Prabowo hanya sedikit menyinggung perjanjian baru tersebut. Saat bertemu dengan PM Albanese, Prabowo menekankan jika ia "bertekad" untuk melanjutkan prioritas kebijakan luar negeri yang tidak memihak, seperti yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo sebelumnya. (REUTERS/Lukas Coch)  

Presiden terpilih Indonesia Prabowo Subianto berjabat tangan dengan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menjelang pertemuan di Gedung Parlemen di Canberra, Australia, Selasa (20/8/2024). (REUTERS/Lukas Coch)  
Pertemuan ini membahas meningkatkan perjanjian pertahanan. Perjanjian ini nantinya bahkan disebut pemerintah Australia sebagai yang paling signifikan yang pernah ditandatangani kedua negara. (Mick Tsikas/AAP Image via AP)  
Perjanjian ini diharapkan bisa memfasilitasi latihan militer gabungan yang lebih ambisius antara kedua negara. Setelah kesepakatan tercapai hari ini, perjanjian baru rencananya akan ditandatangani Prabowo dan Menteri Pertahanan Australia Richard Marles di Jakarta akhir bulan ini. (REUTERS/Mick Tsikas)  
Namun dalam pidatonya Prabowo hanya sedikit menyinggung perjanjian baru tersebut. Saat bertemu dengan PM Albanese, Prabowo menekankan jika ia bertekad untuk melanjutkan prioritas kebijakan luar negeri yang tidak memihak, seperti yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo sebelumnya. (REUTERS/Lukas Coch)