Potret PDIP Tanggapi Reshuffle Kabinet

Pengurus DPP PDI-Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat, Adian Napitupulu dan Rokhmin Dahuri memberi keterangan pers di kantor DPP PDIP, Jl Diponegoro, Jakarta, Senin  (19/8/2024). Keterangan tersebut terkait perubahan politik terkini seperti pencopotan Menkumham Yasonna Laoly dan deklarasi Ridwan Kamil-Sarwono di Pilkada Jakarta.

PDIP mempertanyakan reshuffle kabinet menteri yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). PDIP mengungkit reshuffle kabinet terbaru tak dihadiri oleh presiden terpilih Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta.

 

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menilai pergantian menteri kabinet dengan sisa masa jabatan yang kurang dari dua bulan tak efektif untuk pemerintahan. Mantan Gubernur Jakarta itu menilai perombakan kabinet kental dengan muatan politis.

 

Djarot mengatakan apa yang dilakukan Presiden Jokowi tak lazim dilakukan oleh presiden pada pengujung masa jabatannya. Dia menyinggung kebijakan yang diambil Presiden RI ke-5, Megawati Soekarnoputri, menjelang pergantian kekuasaan ke Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

 
Pengurus DPP PDI-Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat, Adian Napitupulu dan Rokhmin Dahuri memberi keterangan pers di kantor DPP PDIP, Jl Diponegoro, Jakarta, Senin  (19/8/2024). Keterangan tersebut terkait perubahan politik terkini seperti pencopotan Menkumham Yasonna Laoly dan deklarasi Ridwan Kamil-Sarwono di Pilkada Jakarta.
PDIP mempertanyakan reshuffle kabinet menteri yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). PDIP mengungkit reshuffle kabinet terbaru tak dihadiri oleh presiden terpilih Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta. 
Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menilai pergantian menteri kabinet dengan sisa masa jabatan yang kurang dari dua bulan tak efektif untuk pemerintahan. Mantan Gubernur Jakarta itu menilai perombakan kabinet kental dengan muatan politis. 
Djarot mengatakan apa yang dilakukan Presiden Jokowi tak lazim dilakukan oleh presiden pada pengujung masa jabatannya. Dia menyinggung kebijakan yang diambil Presiden RI ke-5, Megawati Soekarnoputri, menjelang pergantian kekuasaan ke Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).