Pelanggaran etika berat yang dilakukan PM Srettha, seperti dilansir AFP dan Reuters, Rabu (14/8/2024), adalah menunjuk seorang menteri yang sebelumnya pernah menjalani hukuman penjara. AP/Sakchai Lalit
Suara mayoritas lima hakim Mahkamah Konstitusi Thailand memutuskan untuk mendukung pencopotan PM Srettha dari jabatannya karena gagal melaksanakan tugasnya dengan integritas, sedangkan empat hakim lainnya menolak. Ditambahkan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya bahwa perilaku PM Srettha "sangat melanggar standar etika". AP/Sakchai Lalit
Pencopotan PM Srettha ini meningkatkan kekhawatiran akan pergolakan politik dan perombakan dalam aliansi pemerintahan Thailand. Srettha yang seorang taipan real-estate ini menjadi PM keempat Thailand dalam 16 tahun terakhir yang diberhentikan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. AP/Sakchai Lalit
Pencopotan Srettha setelah kurang dari satu tahun menjabat berarti parlemen Thailand harus menggelar sidang untuk memilih PM baru, dengan prospek ketidakpastian lebih besar menyelimuti negara yang selama dua dekade dirundung kudeta dan putusan pengadilan yang menjatuhkan banyak pemerintahan dan partai politik. REUTERS/Chalinee Thirasupa
Usai putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan, Srettha menyatakan dirinya menghormati keputusan yang memberhentikan dirinya tersebut. Wakil PM Phumtham Wechayachai diperkirakan akan mengambil alih jabatan perdana menteri sementara. REUTERS/Chalinee Thirasupa
Pencopotan PM Srettha ini terjadi saat Partai Pheu Thai yang menaunginya, dan para pendahulunya, menanggung beban terberat dari pergolakan politik di Thailand. Dua pemerintahan terdahulu di Negeri Gajah Putih ini digulingkan melalui kudeta dalam pertikaian dendam yang berlangsung lama antara para pendiri partai, keluarga miliarder Shinawatra dan saingan mereka dari kubu konservatif dan kubu militer yang loyal dengan kerajaan. AP/Sakchai Lalit
