Meneropong Indonesia Pasca Pemilu

Ketua Presidium Jaringan Aktivis Reformasi (Jari) 98, Willy Prakarsa, menegaskan bahwa usai gelaran pemilu Indonesia masih memiliki banyak persoalan yang harus dihadapi dan diselesaikan seperti masalah ekonomi, kesetaraan hukum hingga persoalan politisasi agama yang dapat menimbulkan polarisasi di masyarakat. Selain itu, dirinya juga mengajak semua pihak untuk tidak melakukan aksi-aksi yang mengarah kepada provokasi apalagi di ruang publik seperti media sosial. Yang penting, kata dia, tugas pemerintah saat ini adalah bagaimana menciptakan banyaknya lapangan pekerjaan.
Sementara itu, Ketua Umum Perjuangan Rakyat Nusantara (Pernusa) KP Norman Hadinegoro, mengakui pesta demokasi tahun ini tak sedramatis tahun 2019. Meski Pemilu 2024 telah usai, masih ada beberapa masalah-masalah kebangsaan yang perlu diantisipasi di tengah situasi politik nasional saat ini. Dia menduga, masih ada beberapa aliran dari kelompok radikal yang menggunakan berbagai cara untuk melakukan manuver-manuver politik secara provokatif yang mengarahkan adanya persepsi mosi tidak percaya terhadap lembaga penyelenggara pemilu. Termasuk menolak hasil Pemilu.
 
Ditempat yang sama, Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, mengapresiasi kepada para kandidat pemilu yang mengedepakan jalur konstitusi dalam menghadapi perkara dan sengketa pada pemilu 2024. Menurutnya, jalur konstitusi tersebut sudah selayaknya digunakan sehingga dapat meminimalisir adanya manuver-manuver politik di luar jalur hukum. Pihaknya mengajak publik untuk tidak lagi mundur ke belakang dalam menghadapi peristiwa politik saat ini. Ia juga mengajak semua elemen untuk terus mengkritisi kebijakan-kebijakan secara faktual.
 
Ketua Presidium Jaringan Aktivis Reformasi (Jari) 98, Willy Prakarsa, menegaskan bahwa usai gelaran pemilu Indonesia masih memiliki banyak persoalan yang harus dihadapi dan diselesaikan seperti masalah ekonomi, kesetaraan hukum hingga persoalan politisasi agama yang dapat menimbulkan polarisasi di masyarakat. Selain itu, dirinya juga mengajak semua pihak untuk tidak melakukan aksi-aksi yang mengarah kepada provokasi apalagi di ruang publik seperti media sosial. Yang penting, kata dia, tugas pemerintah saat ini adalah bagaimana menciptakan banyaknya lapangan pekerjaan.
Sementara itu, Ketua Umum Perjuangan Rakyat Nusantara (Pernusa) KP Norman Hadinegoro, mengakui pesta demokasi tahun ini tak sedramatis tahun 2019. Meski Pemilu 2024 telah usai, masih ada beberapa masalah-masalah kebangsaan yang perlu diantisipasi di tengah situasi politik nasional saat ini. Dia menduga, masih ada beberapa aliran dari kelompok radikal yang menggunakan berbagai cara untuk melakukan manuver-manuver politik secara provokatif yang mengarahkan adanya persepsi mosi tidak percaya terhadap lembaga penyelenggara pemilu. Termasuk menolak hasil Pemilu. 
Ditempat yang sama, Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, mengapresiasi kepada para kandidat pemilu yang mengedepakan jalur konstitusi dalam menghadapi perkara dan sengketa pada pemilu 2024. Menurutnya, jalur konstitusi tersebut sudah selayaknya digunakan sehingga dapat meminimalisir adanya manuver-manuver politik di luar jalur hukum. Pihaknya mengajak publik untuk tidak lagi mundur ke belakang dalam menghadapi peristiwa politik saat ini. Ia juga mengajak semua elemen untuk terus mengkritisi kebijakan-kebijakan secara faktual.