Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto bertanya ke capres nomor urut 1 Anies Baswedan soal izin pembangunan tempat ibadah minoritas. Anies pun memerkan capaiannya selama menjabat Gubernur DKI Jakarta. Anies kemudian menceritakan pengalamannya di Jakarta. Dia mengklaim menuntaskan izin gereja yang sudah antre selama puluhan tahun.
Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo merespons Prabowo Subianto terkait tema debat soal disabilitas dan kelompok rentan. Ganjar mengingatkan kepada Prabowo bahwa pupuk langka terjadi di Papua hingga Nusa Tenggara Timur (NTT). Ganjar menjawab Prabowo setelah diberi kesempatan oleh moderator. Ganjar menyinggung kelangkaan pupuk bukan hanya di Jateng. Lalu, Ganjar juga menyinggung Prabowo pernah menjabat sebagai Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI). Dia mengungkap data petani tidak pernah tepat.
Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menanggapi pernyataan capres nomor urut 1 Anies Baswedan terkait penguatan demokrasi. Saat menanggapi, Prabowo sempat berjoget. Mulanya, Anies memaparkan jawaban pertanyaan tentang penguatan demokrasi. Lalu, Prabowo pun menjawab jika Anies terpilih menjadi Gubernur DKI berkat dukungannya.
Capres nomor urut 1 Anies Baswedan bicara tema pemberantasan korupsi dalam debat perdana capres peserta Pilpres 2024. Salah satu hal penting, menurut Anies, adalah etika pimpinan KPK. Anies awalnya menjelaskan bahwa untuk menjerakan koruptor harus diawali dengan pengesahan RUU Perampasan Aset.
Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan perlunya penegakan hukum untuk pemberantasan korupsi. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mengaku setuju dengan Ganjar bahwa korupsi harus diberantas.
Anies Baswedan, menyebut kini rakyat tidak percaya dengan demokrasi di era pemerintahan sekarang. Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, mengatakan pernyataan Anies berlebihan. "Mas Anies... Mas Anies... Saya berpendapat Mas Anies ini agak berlebihan," ujar Prabowo di panggung Debat Pilpres 2024 di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (12/12/2023) malam.
Anies Baswedan kembali menyinggung soal pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Dia mempertanyakan terkait rasa keadilan dalam proses pemindahan ibu kota. Anies membandingkan keputusan pemerintah yang membangun IKN Nusantara termasuk Istana Presiden yang baru, ketika ketersediaan pupuk masih kurang. Anies sebelumnya menilai undang-undang terkait pemindahan ibu kota negara tidak melewati proses dialog publik yang lengkap. Dialog publik justru dilakukan setelah undang-undang tersebut disahkan.
