Lagi, Buruh Kembali Demo di Kemnaker

Massa buruh melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Kementerian Ketenagakerjaan, Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis (21/9/2023).  

Massa datang dari Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi.  

Mereka memperjuangkan kenaikan upah buruh pada 2024.  

Sebelumnya, Presiden Partai Buruh Said Iqbalalasan meminta kenaikan upah sebesar 15% sudah disampaikan jauh-jauh hari sebelumnya. Yakni, bahwa Indonesia sudah masuk sebagai negara Upper Middle Income Country, dengan pendapatan per kapita minimal USD 4.500 per tahun.  

Said Iqbal menambahkan pihaknya meminta kenaikan upah selaras dengan regulasi kenaikan upah PNS 8% dan pensiunan 12%. Dia meminta kesetaraan terkait kenaikan upah.  

Mereka juga meminta UU Omnibus Law Cipta Kerja dicabut.  

Lebih lanjut, pihaknya menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji formil UU Cipta Kerja. .Menurutnya, UU Omnibus Law Cipta Kerja adalah aturan yang dibuat dengan menabrak aturan lainnya dan sarat akan kontroversi. Alasannya adalah bahwa produk Omnibus Law Cipta Kerja ini tidak memenuhi prosedur dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3).   

Massa buruh melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Kementerian Ketenagakerjaan, Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis (21/9/2023).  
Massa datang dari Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi.  
Mereka memperjuangkan kenaikan upah buruh pada 2024.  
Sebelumnya, Presiden Partai Buruh Said Iqbalalasan meminta kenaikan upah sebesar 15% sudah disampaikan jauh-jauh hari sebelumnya. Yakni, bahwa Indonesia sudah masuk sebagai negara Upper Middle Income Country, dengan pendapatan per kapita minimal USD 4.500 per tahun.  
Said Iqbal menambahkan pihaknya meminta kenaikan upah selaras dengan regulasi kenaikan upah PNS 8% dan pensiunan 12%. Dia meminta kesetaraan terkait kenaikan upah.  
Mereka juga meminta UU Omnibus Law Cipta Kerja dicabut.  
Lebih lanjut, pihaknya menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji formil UU Cipta Kerja. .Menurutnya, UU Omnibus Law Cipta Kerja adalah aturan yang dibuat dengan menabrak aturan lainnya dan sarat akan kontroversi. Alasannya adalah bahwa produk Omnibus Law Cipta Kerja ini tidak memenuhi prosedur dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3).